DPR Singgung soal 500 Pekerja China di Konawe, Ini Respons Menaker

Merdeka.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fitriana Fauzi mempertanyakan keputusan pemerintah untuk mempekerjakan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Industri Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Terlebih keputusan tersebut diambil saat jutaan tenaga kerja lokal tengah kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

"Sebetulnya spesifik itu apa sih, Bu? Artinya pekerjaan itu sampai kemudian harus didatangkan 500 TKA dari China dan resistensinya besar," ujar dia saat menggelar rapat bersama Kementerian Ketenagakerjaan di Komplek Senayan, Rabu (8/7).

Kemudian, dia juga meminta penjelasan secara rinci dari Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah terkait spesifikasi jabatan yang akan diisi oleh TKA China. Sekaligus durasi waktu bekerjanya.

"Saya penasaran Bu, karena ini menyangkut nurani kita semua!. Mungkin spesifik pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu, itu mohon dijawab," pintanya.

Menanggapi pernyataan itu, Menteri Ida Fauziyah mengisyaratkan keberatannya saat ditanyakan ihwal nurani. Bahkan, dia mengaku ingin menangis saat nurani dikaitkan dengan keputusan pemerintah mendatangkan 500 TKA China.

"Kalau misalnya kami mengeluarkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), bukan berarti kami tidak punya nurani. Saya kira ini, ingin nangis jadinya. Kita bisa mengatasnamakan nurani dengan secara proporsional tentu saja, ya," jelasnya.

Pembahasan Tidak Dilanjutkan

Mendengar jawaban itu, Intan mengatakan apabila pertanyaan yang ingin disampaikannya bukan soal nurani. Melainkan spesifikasi jabatan dan durasi waktu terkait pekerjaan yang dilakukan oleh TKA asal China.

"Izin pimpinan, saya bicara nurani karena tadi saya bilang artinya saya tahu bahwa yang saya inginkan konkret Bu!. Terkait spesifikasi pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu," terangnya.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar selaku pimpinan rapat menyatakan agar pembahasan terkait polemik kedatangan TKA tidak dilanjutkan. Sebab agenda rapat bersama Kemenaker kali ini tidak membahas polemik di tataran masyarakat ihwal kedatangan TKA ke Sulawesi Tenggara.