DPR setujui anggaran kompensasi kenaikan BBM Rp 12 triliun
Merdeka.com - Setelah melalui rapat dengar pendapat (RDP) antara Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial serta PT Pos Indonesia, Komisi VIII DPR menyetujui anggaran program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang merupakan dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar 12,009 triliun dalam postur APBN-P 2013.
Program BLSM masuk dalam paket kompensasi yang diajukan pemerintah untuk membantu masyarakat yang rentan terkena dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.
Anggaran yang akan dibagikan selama lima bulan itu terdiri dari bantuan tunai Rp 11,64 triliun untuk 15.530.897 orang, safeguarding sebesar Rp 361 miliar untuk kebutuhan imbal jasa PT Pos dua tahap sebesar Rp 279,55 miliar, percetakan dan pengiriman lembar sosialisasi program oleh PT Pos sebesar Rp 70,46 miliar, dan untuk Operasional koordinasi sebesar Rp 10,98 miliar.
"Komisi VIII memberi catatan agar Kemensos memastikan akurasi data penerima BLSM, meningkatkan sosialisasi program dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan meningkatkan koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga yang terkait dalam teknis pelaksanaan BLSM," ujar Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria seperti dikutip dari website resmi sekretariat kabinet, Jumat (7/6).
BLSM diberikan kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) selama lima bulan. Nilainya masing-masing RTSM Rp 150.000 per bulan.
Selain BLSM, dalam paket kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga mengajukan kenaikan anggaran Rp 728,8 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 2,4 juta RTSM yang nilainya naik dari Rp 1,28 juta menjadi Rp 1,80 juta per tahun.
Untuk program bantuan bagi siswa miskin, dialokasikan anggaran Rp 7,533 triliun diantaranya Rp 7,432 triliun untuk Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan sebesar Rp 100,8 miliar untuk Bea Siswa Bidik Misi. Terkait dengan BSM, pemerintah menaikkan nilainya menjadi Rp 450.000 per siswa SD/MI, Rp 750.000 per siswa SMP/MTs, dan Rp 1 juta untuk siswa SMA/SMK/MA.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca SelengkapnyaPertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah
Pembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca SelengkapnyaIbu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca SelengkapnyaKPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaKalurahan Pleret Bangun Kios Baru Manfaatkan Program Desa Brilian, Begini Dampaknya Bagi Pelaku UMKM
Mereka memanfaatkan bangunan senilai Rp500 juta hasil Program Desa Brilian. Namun mereka dikenakan tarif sewa lebih mahal untuk bisa berjualan di sana.
Baca Selengkapnya