DPR sesalkan pengawasan Kementerian BUMN dan Telkom

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI menyentil kinerja Kementerian BUMN dan Telkom sebagai induk Telkomsel yang digugat pailit oleh PT Prima Jaya Indonesia. Menurut salah satu anggota komisi VI DPR Emil Abeng, masalah ini sebenarnya adalah masalah kecil. Tapi karena tidak adanya pengawasan dari induk perusahaan maka Telkomsel dinyatakan pailit di pengadilan niaga.

"Ini sebenarnya tidak harus meledak. Tapi karena ini dianggap kecil dan remeh, dan menganggap enteng sesuatu jadi begini (pailit)," ungkap Emil dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Telkom, Telkomsel dan Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (18/10).

Dia mengaku sangat kecewa dengan pengawasan Kementerian BUMN dan Telkom sebagai induk perusahaan. Padahal, lanjutnya, Telkomsel adalah salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi pemasukan kepada negara.

"Bagaimana sistem pengawasan kalian masing-masing. Ini masalah korporasi tapi tidak dikawal," tegasnya.

Bahkan dia menyebutkan dengan lemahnya pengawasan dari Kementerian BUMN ini akan memberikan dampak kepada kepercayaan investor terhadap perusahaan-perusahaan BUMN. "Tbk (Perusahaan terbuka) aja bisa dibeginikan, ini soal pengawasan. Saya jadi khawatir IPO ke depan juga tidak beres karena tidak bisa urus Tbk," tegasnya.

Pada pertengahan September lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutuskan untuk mempailitkan Telkomsel karena tidak bisa melunasi utang kepada krediturnya.