DPR sentil Dahlan sibuk jadi bintang iklan daripada urus BUMN
Merdeka.com - Ada saja yang menjadi bahan perseteruan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Setelah berseteru tentang dugaan pemalakan oleh anggota DPR ke perusahaan BUMN dan isu inefisiensi dalam tubuh PLN, kini aksi Dahlan di layar televisi jadi bahan pemicunya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mengaku kesal melihat tingkah Dahlan Iskan yang tidak mengurusi urusan BUMN seperti urusan karyawan outsourcing dan lahan BUMN yang bermasalah. Di sisi lain Dahlan justru sibuk pencitraan di televisi dengan menjadi bintang iklan salah satu produk jamu kesehatan.
"Menterinya jangan hanya iklan saja, persoalan BUMN banyak belum lagi masalah tanah, outsourcing," ucapnya ketika ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).
Aria Bima meminta Dahlan untuk segera membuat keputusan mengenai pegawai outsourcing yang selama ini tidak diatur di Kementerian BUMN. Dia mendorong Dahlan membuat surat keputusan yang mengacu pada UU ketenagakerjaan agar nasib karyawan outsourcing menjadi jelas.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, seharusnya BUMN menjadi contoh perusahaan swasta dalam penerapan outsourcing.
"Jangan BUMN berusaha menyiasati melaksanakan outsourcing. BUMN lebih terhormat daripada swasta mengenai tenaga kerja. Kita terlalu sering bicara restrukturisasi, ekspansi dan sebagainya. Investasi SDM juga harus diperhatikan," jelasnya.
Aria meminta agar karyawan BUMN diperhatikan dan mempunyai pola pikir sebagai entrepreneurship. "Kita ingin BUMN mempunyai cara pandang mempunyai pola pikir dan karyawan entrepreneurship seperti BUMN Singapura, Korea, China dan Jepang. Karyawan outsourcing itu tidak ada produktivitas kerja," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaTetapi, keputusan akhir tetap ada di DPP karena diyakini tidak akan sembarangan menentukan dukungan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur yang diusungnya
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAda tiga incumbent dan empat pendatang baru yang menjadi pimpinan LPSK.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaKedua pengaduan itu telah dilaporkan ke Bawaslu RI pada 19 Februari 2024 dan dibalas pada 22 Februari 2024, dengan status laporan tidak memenuhi syarat materil.
Baca Selengkapnya