DPR: Pertama dalam sejarah menteri laporkan kongkalikong
Merdeka.com - Badan Kehormatan DPR mengatakan akan meminta semua informasi dan data serta bukti yang dimiliki oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan terkait adanya oknum DPR yang meminta upeti dan mengajak BUMN kongkalikong.
Ketua BK DPR M Prakoso menyebutkan kejadian ini adalah pertama dalam sejarah ada seorang menteri yang melaporkan adanya anggota DPR yang mengajak 'kerjasama' perusahaan BUMN.
"Ini pertama kali dalam sejarah. Tingkat menteri menyampaikan ada 10 nama yang diduga oknum anggota DPR yang kongkalingkong dengan sejumlah BUMN. Kita ingin menanyakan siapa 10 nama ini termasuk dokumen pendukung atau data-data pendukung ini digunakan sebagai bahan penyelidikan penelusuran lebih lanjut," ungkap Prakoso di Gedung BK DPR, Jakarta, Senin (5/11).
Prakoso berjanji akan mengungkap seluruhnya informasi yang dimiliki oleh Dahlan yang sebelumnya sudah santer terdengar di media-media nasional.
"Kami akan tanyakan semua informasi, semua apa yang beliau punyai. Karena ini merupakan tugas BK," kata dia.Untuk informasi awal, kata dia, terdapat dugaan pelanggaran etika tugas dan kewajiban. "Kita akan telusuri," imbuh dia.
Hari ini Menteri BUMN Dahlan Iskan diundang oleh Badan Kehormatan untuk ditanya mengenai adanya dugaan pemerasan terhadap perusahaan pelat merah. Dahlan mengaku akan membeberkan semuanya termasuk 10 nama anggota DPR yang diduga telah memeras perusahaan BUMN.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dalam proses penyortiran, KPU Sumsel juga menemukan banyak surat rusak dan tak pantas dipakai.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaCaleg DPRD SUmsel MM melapor ke polisi. Dia mengaku sebagai korban penipuan dan penggelapan terkait transaksi suara pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPerusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaJan Samuel menjadi satu-satunya calon dariย Partai Perindoย yang memperoleh 0 suara.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnya