Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha angkat bicara terkait tiga Peraturan Menteri (Permen) soal ketersediaan pasokan listrik nasional dan meningkatkan iklim investasi. Menurutnya, aturan ini dibuat tanpa pembahasan bersama parlemen di Senayan.

"Permen tak pernah dibahas di DPR," kata Satya diskusi Energi Kita: "Heboh Kebijakan Baru Listrik, Bagaimana Nasib Proyek 35 ribu MW?", di Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/2).

Menurutnya, saat ini ada puluhan Permen yang dibahas bersama dengan parlemen, namun mangkrak atau tak pernah dilaksanakan. Sebab, pihaknya enggan menyetujui Permen yang tak mempertimbangkan pengembang atau perusahaan swasta yang menjalankan proyek yang tercantum dalam Permen.

"Walaupun yang dirapatkan DPR berapa puluh Permen mangkrak, bagaimana kewajiban finasial tak mewadahi pengembang pengemplang," kata dia.Salah satu kasusnya, lanjut dia proyek listrik di Maluku. Ketika itu, anggota DPR kunjungan kerja di Ambon, Maluku. Mereka melihat proyek listrik yang mangkrak karena pengembang yang tak serius.

"Contoh di Maluku dikemplang begitu saja padahal sudah beberapa puluh miliar. Raker dengan menteri ESDM kita minta kajian energi impor ini tata kelola gas, jangan semata-mata bicara kemenperin gas murah heforia supllay gas itu," imbuhnya.

Untuk diketahui, Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menandatangani tiga Permen, yaitu Permen Nomor 10 tahun 2017 tentang pokok-pokok dalam perjalanan jual beli tenaga listrik. Permen Nomor 11 Tahun 2017 tentang pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik. Permen Nomor 12 Tahun tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik.