Merdeka.com - Langkah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat memangkas alokasi pengembalian biaya operasi kegiatan hulu migas (cost recovery) pada RAPBN 2015 dinilai bisa mengganggu target lifting nasional.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Hulu Migas (SKK Migas) Johannes Widjonarko mengingatkan, tahun depan pihaknya sudah diamanatkan DPR menggenjot produksi minyak nasional mencapai 900.000 barel per hari. Ini artinya beberapa kontraktor kerja sama sumur migas (KKKS) harus mempercepat beberapa proyek baru.

"Harus ada kegiatan baru di sektor migas. Jadi yang seharusnya berlangsung triwulan I 2016 dipercepat menjadi triwulan IV 2015," ujarnya di komplek DPR RI, Jakarta, Senin (22/9).

Tanpa insentif cost recovery, maka perusahaan minyak baik lokal maupun asing akan kesulitan memutar uang menjadi dana operasional. Pihaknya, ngotot meminta penaikan cost recovery itu sebesar USD 17,8 miliar untuk 2015.

Anggota Banggar Satya W Yudha mengakui langkah sebagian koleganya memangkas cost recovery di bawah usulan awal bisa mempengaruhi lifting. Skenario terburuk, ketika pengembalian dana tidak sampai USD 17,8 miliar atau USD 16,5 seperti dalam Nota Keuangan RAPBN 2015, artinya ada pengurangan produksi. "Akan dipotong sekian biaya operasional, akibatnya lifting-nya kena (penurunan)," kata Satya.

Angka USD 16 miliar diambil Banggar, setelah sebagian anggota DPR tidak setuju ada penaikan cost recovery sementara bagi hasil pemerintah malah diproyeksikan turun. Perhitungan awal, penerimaan migas tahun depan akan mencapai Rp 299,1 triliun.

"Sekarang masak dengan produksi minyak meningkat kita hanya mendapat bagi hasil 52 persen. Tahun lalu dengan 818.000, kita bisa dapat 54 persen? Keadilannya di mana,” kata anggota Fraksi PDIP Dolfie O.F Palit.

Cost recovery adalah pengembalian biaya operasi migas yang ditombok kontraktor setelah wilayah kerja menghasilkan produksi komersial. Ini terdiri dari unrecovered cost, current year loses, dan depresiasi sesuai kontrak yang biasanya berjalan sepanjang 30 tahun.

Untuk 2011 dana dikembalikan pemerintah ke pengelola sumur migas mencapai USD 15,22 miliar, pada 2012 sebesar USD15,51 miliar, dan 2013 realisasinya mencapai USD 15,92 miliar.