Merdeka.com - Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Agtas meminta pemerintah agar peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) terkait UMKM dapat keluar secepatnya setelah RUU Cipta Kerja disahkan sebagai Undang-Undang. Mengingat dibutuhkannya UU tersebut oleh pelaku UMKM.

Hal ini dia sampaikan dalam rapat panitia kerja (panja) Baleg ketika membahas klaster UMKM dalam RUU Ciptaker.

"Yang penting tadi itu catatan Pak. Satu bulan setelah diundangkan PP harus segera terbit. Karena ini seluruh usaha kecil mikro lagi menunggu kita," kata dia, Kamis (4/6).

Politikus Gerindra ini mengatakan bahwa sektor UMKM memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Tanah Air. Karena itu pemerintah harus mendukung penuh sektor tersebut.

Selain itu, fakta bahwa sektor UMKM juga terpukul oleh pandemi Covid-19 juga harus menjadi pertimbangan pemerintah untuk bergerak cepat dalam mendukung kinerja UMKM. Termasuk dari segi regulasi.

"Apalagi situasi Covid-19 seperti ini. Kita harus memberikan proteksi kepada pelaku UMKM. 60 persen PDB kita berasal dari mereka semua," tegas dia.

Poin yang Diatur

Sementara Wakil Ketua Baleg, Rieke Diah Pitaloka meminta agar pemerintah juga memperhatikan PP terkait UMKM yang sudah ada ketika menyusun PP yang baru. Sebab jangan sampai poin-poin yang diatur dalam PP yang baru, ternyata sudah ada dalam PP yang sudah terbit.

Politikus PDIP ini menyebut PP 17/2013 tentang Pelaksana UU 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut dia, pemerintah harus memperhatikan PP tersebut ketika menyusun PP baru.

"Kalau di PP (17/2013) sudah lengkap ya sudah jalankan. Kalau kurang kita tambahkan di sini dimana kekurangannya sehingga PP yang baru itu tidak redundant (mubazir) dengan PP 17/2013. Nanti menurunkan perlindungan yang sebenarnya sudah komprehensif," ungkap dia.