Merdeka.com - Anggota Komisi VI Achmad Baidowi‎ meminta pemerintah untuk menjatuhkan sanksi berat atas terkuaknya penyelundupan Harley Davidson dan Sepeda Brompton menggunakan Pesawat Garuda Indonesia.

Baidowi mengatakan, penyalahgunaan kewenangan jabatan oleh I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra alias Ari Askhara sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia untuk menyelundupkan komponen Harley Davidson dan Sepeda Brompton, merupakan contoh nyata dari perilaku buruk direksi BUMN‎.

"Ari Askhara menggunakan fasilitas BUMN merupakan contoh nyata dari perilaku buruk direksi BUMN dalam menggunakan kewenangan dan fasilitas negara yang mereka miliki untuk kepentingan pribadi," kata Baidowi, kepada Liputan6.com, di Jakarta.

Menurut Baidowi, Ari Askhara‎ tidak hanya melakukan pelanggaran moral, sehingga tidak cukup hanya diberikan sanksi dengan pencopotan dari jabatan Direktur Utama Garuda Indonesia. Hal ini harus ditindaklanjuti dengan proses hukum.

"Jika terbukti, juga pelanggaran hukum kebeacukaian yang harus ditindaklanjuti pada proses hukum selanjutnya, termasuk juga melanggar ketentuan penerbangan," tutur dia.

Baidowi mengungkapkan, ‎penyelundupan komponen Harley Davidson dan Sepeda Brompton dilakukan oleh oknum, bisa diterapkan sesuai Undang-Undang yang berlaku. ‎"Itu kan oknum, jadi bisa diproses melalui ketentuan Undang-Undang," tandasnya.

Pesawat Baru Tak Boleh Bawa Kargo

Buntut kasus penyelundupan komponen motor gede Harley Davidson milik penumpang inisial AA, yang diduga sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara, semakin panjang.

Keterangan terbaru dari Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyebutkan bahwa pesawat Garuda Indonesia yang membawa motor seharga Rp800 juta tersebut sebenarnya tidak boleh membawa kargo.

"Pesawat tersebut baru dan belum dioperasikan secara komersil. Harusnya enggak boleh bawa kargo," tutur Arya di Gedung Kementerian BUMN, Jumat (6/12).

Lebih dari itu, pesawat yang membawa Harley tersebut ternyata langsung mendarat ke hanggar, karena pesawat baru. Arya yang juga menjabat sebagai komite audit, menduga ada itikad tidak baik untuk menghindari pemeriksaan.

Oleh karenanya, kasus ini bisa jadi masuk ke dalam tindak pidana. Meski demikian, butuh pembuktian lebih lanjut dari Bea dan Cukai serta pihak kepolisian.

"Dari itu merekomendasikan Kementerian BUMN, untuk mengambil tindakan direksi dan staf Garuda Indonesia. Itu ditandatangani, Sahala, Chairul Tanjung, 5 komisaris," katanya.

Sumber: Liputan6Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono