Merdeka.com - Salah satu hasil rapat antara Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, adalah disepakatinya Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Hutama Karya. Syaratnya, perusahaan pelat merah bidang infrastruktur itu wajib memperoleh penugasan oleh negara, dalam hal ini diwakili Menteri Keuangan Chatib Basri.

Kesepakatan itu disampaikan Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto di akhir rapat yang berlangsung cuma lima menit itu. "Hutama Karya komisi VI memutuskan menunggu keputusan pemerintah penugasan pemerintah, nanti akan dibahas kepada setelah sudah ada penugasan terhadap Hutama Karya," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/9).

Soal PNM untuk tahun depan yang rencananya diberikan kepada Askrindo dan Jamkrindo, dua BUMN bidang asuransi, masih akan dibahas kembali. Rapat ini sekaligus membahas target setoran dividen perusahaan negara yang diharapkan mencapai Rp 33 triliun.

Menanggapi keputusan anggota dewan, khususnya soal Hutama Karya, Dahlan mengaku girang.

"Dengan senang hati. Poin 3 (soal Hutama Karya) kami sangat bisa menerima dengan senang hati. Semoga semuanya berjalan dengan baik," kata Dahlan.

Kisruh Tol Trans Sumatera berawal ketika pekan lalu Dahlan mengusulkan PMN untuk lima perusahaan pelat merah yakni PT Hutama Karya, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Krakatau Steel, PT Geo Dipa Energi, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Total suntikan modal yang diminta Rp 7 triliun, dengan rincian Rp 2 triliun uang tunai buat Hutama Karya. Sisanya modal dalam wujud data administrasi untuk BUMN lainnya.

Namun, permintaan Dahlan ditolak mentah-mentah oleh Komisi VI, alasannya anggota dewan merasa tak pernah diajak berkomunikasi sebelumnya soal pemberian PMN.

Masalah makin ruwet, lantaran Dahlan dituduh hendak menggelapkan uang negara. Anggota legislatif menganggap PMN untuk Hutama Karya sudah masuk dalam nota keuangan APBN-P 2013, tapi sengaja disembunyikan dari pembahasan bersama komisi VI.

Penolakan legislatif ini paling berdampak pada kesiapan Hutama Karya menggarap ruas tol Palembang, Lampung, dan Dumai yang masuk skema awal pengembangan Trans-Sumatera yang ditargetkan mulai digarap tahun ini. Padahal BUMN infrastruktur itu sangat butuh dana segar.