DPR: Istri pegawai outsourcing ada yang jadi pelacur
Merdeka.com - Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning langsung memberondong Menteri BUMN Dahlan Iskan dengan aduan dari pegawai outsourcing. Saat membuka rapat, Ribka terlihat sangat kesal dengan Dahlan karena selalu mangkir ketika dipanggil hingga menjadi buronan.
Ribka mengeluarkan uneg-unegnya ketika memulai rapat, dia mengaku sangat sesak hati melihat kondisi pegawai outsourcing BUMN. Dia mengatakan pernah ada pegawai outsourcing BUMN yang memeluk kakinya dan langsung mengadu sambil menangis.
"Hati saya miris. Pegawai outsourcing meluk kaki saya. Dia mengatakan 'istri saya jadi pelacur dan anak saya bunuh diri karena tidak bisa sekolah'," adunya kepada Dahlan di Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4).
Dengan adanya rapat kerja tersebut, Ribka mengaku akan meminta klarifikasi Dahlan sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN. Pasalnya, perusahaan BUMN bisa menjadi contoh kepada swasta bagaimana memperlakukan pegawai outsourcing.
"Bapak dikenal citra yang baik, hari ini kami ingin menyelesaikan persoalan rakyat yang tertindas. Bagaimana swasta bisa bagus kalau BUMN tidak melakukan yang baik," jelasnya.
Dalam rapat kali ini, Komisi IX DPR dihadiri sembilan fraksi dan 40 tanda tangan anggota. Menurut Ribka, rapat kali ini adalah rapat paling ramai dan sangat mencukupi quorum rapat.
"Komisi IX sesak hatinya ketika kaum buruh mengadu kesini. Kita hadir sembilan fraksi semua hadir sudah quorum sekali. Dihadiri hampir 40 tanda tangan semua ada," kata dia.
(mdk/rin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
“Saya ini seorang pengusaha swasta yang di zalimi. Disaat mendapatkan investasi untuk pengembangan usaha/bisnis, saya dituduh," kata Dadan
Baca SelengkapnyaDia memilih usaha bisnis penggergajian kayu di Majenang, Jawa Tengah bersama dengan salah satu rekannya.
Baca SelengkapnyaDalam Rekrutmen Bersama BUMN 2024 terdapat 100 lebih perusahaan BUMN yang ikut berpartisipasi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kementerian Ketenagakerjaan menerima 1.475 pengaduan terkait THR yang diadukan pegawai perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta menerima 149 aduan terkait pembayaran THR di perusahaan swasta.
Baca SelengkapnyaBawaslu dinilai diskriminatif dalam menangani laporan pelanggaran pemilu
Baca SelengkapnyaPegawai BUMN ini demo lantaran perusahaan tidak memberikan THR yang menjadi hak karyawan.
Baca SelengkapnyaSeluruh kader memandang sosok Zulhas merupakan pekerja keras dan konsisten dalam memperjuangkan kebaikan serta merangkul semua pihak.
Baca SelengkapnyaBawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca Selengkapnya