Merdeka.com - Proyek pengembangan Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) terancam tertunda akibat lambannya izin dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Padahal, pemerintah memasukkan proyek pengembangan PLTP sebagai program percepatan (fast track program/FTP II) tenaga listrik 10.000 MW tahap II yang rata-rata mulai beroperasi 2017.

Salah satunya yaitu PLTP Rajabasa, Lampung yang dikelola PT Supreme Energy yang hingga saat ini mengaku belum bisa dikembangkan karena lambannya izin pemakaian hutan lindung dari Kemenhut.

President Director & CEO PT Supreme Energy, Supramu Santosa menegaskan pihaknya sudah berulang kali melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar mengenai Proyek PLTP Rajabasa.

Sejak ditandatanganinya Power Purchase Agreement PLTP Rajabasa tahun lalu, pihaknya segera memulai aktivitas pengembangan sumber daya panas bumi di Rajabasa. Mulai dari sosialiasi, pembebasan lahan dan persiapan lainnya.

"Meskipun telah menyiapkan investasi untuk proyek tersebut, namun kegiatan eksplorasi pertama di WKP itu masih terkendala. Saat ini, kami masih menunggu keluarnya izin pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan," ujarnya kepada merdeka,com, Senin (1/4).

Supramu mengklaim, pihaknya telah memenuhi semua persyaratan secara teknis maupun administrasi. Karena itu dia berharap izin pinjam pakai dapat diterbitkan dalam waktu dekat. Denga demikian, pembangunan tidak berhenti di tengah jalan dan langsung dilanjutkan dengan pengeboran sumur eksplorasi perdana.

Untuk melancarkan pengembangan proyek panas bumi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana merevisi undang-undang nomor 27 tahun 2003 tentang panas bumi. Dalam UU tersebut, DPR ingin menghilangkan kata "pertambangan" yang memerlukan izin Kemenhut.

"Kita inginnya merevisi UU Geothermal. Kita dalam posisi menunggu pemerintah untuk mengajukan revisi itu karena kita mau menghilangkan kata pertambangan dalam UU. Kalau itu masih ada, maka kementerian kehutanan masih ada dalam UU itu, kan tambang kan juga di kemenhut sehingga banyak hambatan di izin sana," kata Anggota DPR RI Komisi VII Satya Widya Yudha.

Pihaknya juga telah meminta kepada Kementerian ESDM, Kemenhut dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk melakukan nota kesepahaman agar melancarkan proyek panas bumi. "Itu contoh lain yang sudah mereka lakukan," ucapnya.

Di WKP Panasbumi itu, Supreme Energy rencananya akan melakukan pemboran sumur eksplorasi sebanyak 4-5 sumur. Jika berhasil, kegiatan akan dilanjutkan dengan pemboran 20 sumur pengembangan. Total investasi yang akan dikeluarkan mencapai USD 683 juta atau Rp 6 triliun.

Saat ini luas areal 19.520 hektare (ha) lahan WKP yang dimiliki Supreme di Gunung Rajabasa, sekitar 5.000 ha diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, aktivitas kegiatan usaha non kehutanan harus terlebih dulu mengantongi izin dari kementerian terkait.

Sejak tahun 2011, Supreme telah mengajukan permohonan izin untuk kegiatan eksplorasi di Gunung Rajabasa, Lampung. Namun, hingga saat ini, perizinan dari Kementerian Kehutanan belum keluar, padahal rekomendasi dari Pemerintah Daerah telah keluar.

Proyek PLTP Rajabasa termasuk dalam proyek percepatan 10.000 megawatt (MW) tahap II dan masuk juga ke dalam RUPTL PLN dengan rencana COD tahun 2017.