Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR dukung wacana sanksi ke perusahaan pelaku pencemaran lingkungan

DPR dukung wacana sanksi ke perusahaan pelaku pencemaran lingkungan Ilustrasi pencemaran lingkungan. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Satya W Yudha, mengusulkan adanya denda bagi perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dalam aktivitas bisnisnya. Ketentuan ini nantinya akan tercantum di undang-undang lingkungan hidup.

Menurutnya, hal ini dilatarbelakangi kasus pencemaran Lingkungan yang terjadi di Laut Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diakibatkan meledaknya kilang Montara milik PT Exploration and Production pada 2009.

"Saya sih dukung apabila ada sanksi terhadap industri yang kita anggap sebagai pollutant. Maka kita meminta nanti ada satu ketentuan di dalam UU, atau peraturan yang ada, istilahnya polluter's pay jadi siapa yang membuat polusi, maka dia harus membayar," katanya saat ditemui usai acara SIMGRESNAS XIV Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), di Jakarta, Rabu (7/12).

Dirinya mengatakan aturan mengenai polluter's pay ini memang belum masuk ke dalam UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Nantinya ketentuan ini tidak hanya berlaku pada industri migas, namun juga pada industri lain misal perusahaan pembakar hutan.

"Makanya kita ingin memasukan itu. Tapi ini masih wacana yang perlu dikembangkan, karena kan kalau tidak, maka tidak ada yang bertanggung jawab. Itu polluter's pay tak hanya terbatas pada kasus Montara, tapi juga untuk pembakar hutan dan lain-lain, ada penalti yang dibebankan," tutupnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Pemerintah Berencana akan Tarik Pajak Rokok Elektrik, Pengusaha Beri Tanggapan Begini

Dampak berlakunya pajak rokok untuk rokok elektrik sifatnya sangat membebani.

Baca Selengkapnya
Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Terusir dari Tanah Leluhur, Potret Kusam Masyarakat Adat Akibat Tak Punya Undang-Undang

Mereka tak menolak pembangunan, namun menyayangkan cara negara memperlakukan tanah leluhurnya

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Perusahaan yang Bantu Hijaukan IKN Bisa Dapat Pengurangan Pajak 200 Persen

Otorita IKN Nusantara akan membangun kawasan hijau atau lindung seluas 177 ribu hektare.

Baca Selengkapnya
Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Pelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini

Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.

Baca Selengkapnya
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?

Baca Selengkapnya
Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Perubahan Iklim Ancam Penduduk Dunia, Pemerintah Antisipasi dengan Menanam Pohon & Perbaiki Lingkungan

Aksi yang melibatkan beberapa unsur masyarakat itu merupakan langkah nyata untuk menuju Indonesia Maju.

Baca Selengkapnya
Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Diduga Lakukan Pelanggaran Pemilu, Anggota DPR RI Diproses Polres Batang

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya