Merdeka.com - Chairman Indonesia Bureaucracy and Service Watch, Nova Andika mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jadi biang kerok tak diangkatnya pegawai honorer kategori 2 (K2). Alasannya, DPR tak memperjuangkan anggaran kenaikan yang telah diajukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB).

"Jauh-jauh hari Komisi II DPR RI berjanji untuk membantu persoalan honorer K2, dengan mengawal proses penganggarannya ke Badan Anggaran DPR (Banggar), tapi mana buktinya?," kata Nova dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (24/11).

Dia menyayangkan, tak adanya dana yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer K2 dalam APBN 2016. Nova meminta, seharusnya anggota Komisi II DPR terbuka dan menjelaskan persoalan tersebut kepada tenaga honorer K2 yang nasibnya terkatung-katung tersebut.

"Bukan malah seperti cuci tangan dan membuang semua persoalan ke Kementerian PAN-RB, khususnya Menteri Yuddy Chrisnandi," kata Nova.

Sebelumnya, Menteri PAN-RB berjanji mengangkat seluruh tenaga honorer K2 yang jumlahnya ditaksir mencapai 440.000 orang, menjadi pegawai negeri sipil. Saat itu anggarannya pun telah disetujui Komisi II, dengan komitmen untuk memperjuangkan dan mengawalnya ke Banggar.

Belakangan, anggaran pengangkatan honorer K2 yang dialokasikan senilai Rp 16 miliar tidak disetujui, rencana pengangkatan itu pun terhambat sudah.

"Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‎Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Yuddy menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada. "Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya," ujar Yuddy.