Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPR: BUMN dikasih PMN malah rugi, ini hanya di Indonesia

DPR: BUMN dikasih PMN malah rugi, ini hanya di Indonesia Melchias Markus Mekeng. ©2017 Merdeka.com/Wilfridus Setu Embu

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan mengenai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama tahun 2015-2016. Dari laporan tersebut, sebanyak enam BUMN justru mengalami kerugian setelah diberikan PMN.

Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Melchias Marcus Mekeng, merasa terkejut mendengar hal tersebut. Menurutnya, BUMN seharusnya bisa memperbaiki keuangannya setelah disuntikkan dana, bukan malah merugi.

"Diberikan PMN tapi malah rugi? Ini lucu karena dikasih PMN langsung rugi. Ini hanya di Indonesia," kata Melchias di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (7/9).

Dia pun menyarankan agar keenam BUMN tersebut dilakukan audit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk diketahui alasan kerugian yang dialaminya. Selain itu, dia juga mengusulkan untuk mengadakan kunjungan ke BUMN yang merugi.

"Mungkin kita minta diaudit saja kenapa jadi rugi. Sehingga bisa diputuskan apakah ini dibubarkan atau di merger," imbuhnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sri Mulyani mengaku pihaknya telah meminta kepada Menteri BUMN Rini Soemarno untuk mengecek keenam BUMN yang merugi. "Kita sudah meminta kepada Menteri BUMN untuk dilakukan audit kepada 6 BUMN ini," jelasnya.

Seperti diketahui, BUMN yang mengalami kerugian ini sebagian besar berada pada sektor perkebunan. Di antaranya PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara X (Persero), PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero), PT Perkebunan Nusantara VII (Persero), dan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero).

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun
Rugikan Negara Rp69,1 Miliar di Kasus Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dituntut 5 Tahun

aksa KPK juga membebankan Dudy dengan membayar uang pengganti.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat
Pimpinan DPR Tegaskan Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Rakyat

DPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.

Baca Selengkapnya
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun
Segini Pensiunan yang Bakal Diterima Anggota DPR Usai Menjabat 5 Tahun

Mantan anggota DPR-RI berhak mendapatkan uang pensiun saat periode jabatannya selesai.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat
BRIN Ungkap Banyak TKA China di Indonesia, Jubir AMIN: Sangat Menyakiti Rakyat

Mantan Wakil Menteri ATR/ Wakil Kepala BPN itu menyebut tanggapan Menko Marves itu tidak sepatutnya dilontarkan di ruang publik.

Baca Selengkapnya
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo
Diperiksa KPK, Ahmad Muhdlor Ali: Semoga jadi Awal Kebaikkan Sidoarjo

Pemeriksaannya terjeda beberapa saat karena bertepatan salat Jumat.

Baca Selengkapnya
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista
TKN Prabowo-Gibran Jawab Kritik PDIP soal Utang Kemenhan Gara-Gara Belanja Alutsista

TKN Prabowo-Gibran menilai kritik PDI Perjuangan sebagai nalar yang salah dan bisa berdampak negatif kepada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Momen Ibas Dampingi AHY Rapat Perdana di Komisi II DPR Sebagai Menteri ATR/BPN
Momen Ibas Dampingi AHY Rapat Perdana di Komisi II DPR Sebagai Menteri ATR/BPN

AHY menjelaskan, kedatangannya ke DPR memiliki dua agenda. Salah satunya yakni memperkenalkan diri sebagai menteri yang baru KIM

Baca Selengkapnya
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah
KPK Perkirakan Korupsi Rumah Dinas DPR Rugikan Negara Puluhan Miliar Rupiah

KPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Selengkapnya
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada
Ketua LPS: Indonesia Tak Butuh Kenaikan PPN 12 Persen, Sisa Anggaran Tahun Lalu Masih Ada

Pemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.

Baca Selengkapnya