Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengancam bakal mengusir Pertamina dari Aceh bila tidak segera menyelesaikan sengketa lahan di di desa Blang Lancang dan Rancong, Kota Lhokseumawe, Aceh.

Sengketa lahan ini sudah terjadi sejak 1974 saat didirikannya perusahaan gas PT. Arun LNG. Sebanyak 542 KK tergusur dan belum mendapatkan kompensasi hingga saat ini.

Masyarakat sudah menuntut keadilan lebih dari 40 tahun. Hingga akhirnya persoalan ini ditangani Komnas HAM. Dalam pertemuan terakhir pada 28 Oktober 2013 di Jakarta tercapai suatu kesepakatan Pemerintah Indonesia dan Pertamina berkewajiban menyediakan anggaran untuk pembebasan lahan yang diperuntukkan untuk warga desa.

Wakil Ketua Komisi A DPRA Nur Zahri menuturkan, pada pertemuan dengan Komnas HAM Oktober lalu, ada kesepakatan bahwa Pemerintah Pusat berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) untuk pembebasan lahan. Bila dalam APBN tidak dianggarkan, maka Pertamina harus bersedia menghibahkan tanah milik Pertamina.

"Memang Pertamina terkendala dengan aturan bahwa tanah yang produktif tidak bisa dihibah. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada satu surat pun yang menyatakan mereka tidak memenuhi, jadi kami DPRA tidak ada dasar hukumnya," tegas Nur Zahri.

Dalam pertemuan itu, Nur Zahri juga menyatakan bila tidak ada titik temu, anggaran akan disediakan Pemerintah Aceh. Namun ada syaratnya. Pemerintah Aceh siap mengucurkan dana asalkan Pertamina yang selama ini telah mengeruk keuntungan di Aceh, harus angkat kaki dari Aceh dan semua pejabat yang terlibat dalam manajemen Pertamina harus dihukum bahwa mereka telah melanggar Hak Asasi Manusia sejak tahun 1974.

"Yang ambil keuntungan itu kan Pertamina, Pemerintah Aceh siap kucurkan dana, tapi bila Pertamina keluar dari Aceh dan semua pejabat yang terlibat harus diproses sesuai hukum HAM yang berlaku," ucapnya.

Ketua Komisi A DPRA Adnan Beuransyah menegaskan, pihaknya akan memanggil Pertamina untuk mempertanyakan persoalan ini. "Kita akan panggil Pertamina bila tidak ada solusi nanti setelah pertemuan antara Komnas HAM, DPRA dan Pemerintah Aceh hari ini," ungkap Adnan Beuransyah.

Dalam pertemuan antara DPRA dengan Ikatan Keluarga Blang Lancang dan Rancong (IKBAL), juru Bicara (Jubir) IKBAL Muhammad Jubir meminta DPRA serius menyelesaikan masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun.

"Yang kami butuhkan bukti, bukan janji-janji seperti selama ini yang kami dapatkan," kata Muhammad Jubir.