Merdeka.com - Pemerintahan Jokowi-JK baru saja meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid III. Dalam paket ini, pemerintah memastikan bakal menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar sebesar Rp 200 per liter. Alasannya, penurunan harga solar dapat menggerakkan sektor industri dalam negeri.

Namun demikian, Wakil Ketua Komite IV DPD, Budiono menyesalkan paket kebijakan ini belum menyentuh ekonomi daerah, salah satunya soal pemberdayaan petani. Presiden Joko Widodo dalam merancang kebijakan seharusnya melibatkan pemerintah daerah serta pelaku usaha di daerah.

"‎Sebenarnya harus diakui mayoritas penduduk Indonesia masih di sektor agraris, misalnya pada saat petani mengolah hasil pertanian di jual ke pasar kalau beli mahal, kadang-kadang untuk kebutuhan petani untuk panen itu dia juga beli, seharusnya kebijakan ini bisa melibatkan daerah," ujarnya dalam acara 'Senator Kita' yang digagas merdeka.com, RRI, IJTO, IKN dan DPD RI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (8/10).

Selain itu, dalam paket kebijakan ini, pemerintah juga tidak memerhatikan harga serta kelangkaan pupuk di kalangan petani daerah.

"Kelangkaan pupuk, pekerja pun sulit, karena tidak ada kepastian, karena harga yang fluktuatif ketika panen, pemerintah belum bisa juga menjamin harga panen, misalnya tomat dan cabai, harga jualnya untuk upah memetik saja tidak mencukupi, " ungkap dia.

Belum lagi, permasalahan lain muncul soal ‎kesejahteraan petani. "Yang dibutuhkan petani itu adalah tenaga kerja untuk mengolah lahannya, generasi muda justru saat ini cenderung memilih kerja di pabrik," katanya.