DP tidak dibatasi, Indonesia bisa bubble

Merdeka.com - Bank Indonesia mengatakan bahwa jika aturan down payment (DP) tidak dilakukan secara dini, maka akan ada potensi Indonesia mengalami bubble seperti kejadian di Amerika Serikat tahun 2007 hingga 2008.

Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indoneisa Filianingsih Hendarta mengatakan, saat ini pertumbuhan kredit di Indonesia didominasi oleh kredit konsumsi. 

”Pertumbuhan kredit tercepat itu dari konsumsi terutama KKB dan KPR. Pertumbuhannya lebih dari pertumbuhan agregat kredit secara keseluruhan," ujar Filliani dalam bincang-bincang dengan wartawan di gedung Bank Indonesia, Selasa (20/3).

Dia mengatakan, selama ini tim pengawas BI telah melakukan observasi perilaku kredit konsumsi perbankan di Indonesia. Hasilnya adalah untuk kredit motor, mobil dan KPR ternyata rentan terhadap bubble ekonomi.

Pasalnya, kredit dengan DP rendah atau di bawah 30 persen mempunyai rasio kredit macet yang tinggi. Alhasil bank harus menarik kembali barang yang telah dikreditkan. Namun barang itu secara nilai turun karena sudah merupakan barang bekas.

"Hampir semua fasilitas kredit di Indonesia seperti itu. Ini khawatir akan meningkatkan bubble," ungkap dia.

Kondisi bubble atau gelembung ekonomi adalah di mana perdagangan pada volume tinggi namun tidak disertai nilai yang layak atau seimbang.

Filliani juga menampik tuduhan bahwa BI ingin memperlambat pertumbuhan kredit di Tanah Air. “Jangan diartikan BI ingin menghambat pertumbuhan kredit, tidak, tapi kita ingin pertumbuhan kredit bertumbuh tetapi tidak terjadi gejolak,” katanya.

Bank Indonesia dan Bapepam LK telah mengeluarkan aturan batasan DP kredit motor, mobil dan juga KPR minggu lalu. DP kredit motor dibatasi minimal 20-25 persen, sementara mobil dibatasi minimal 25 hingga 30 persen. Kredit Perumahan Rakyat (KPR) dibatasi minimal memberikan uang muka 30 persen.