Dorong revolusi industri 4.0, pemerintah benahi sektor hulu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 pada acara Indonesia Industrial Summit (ISS) 2018 beberapa waktu lalu. Melalui implementasi Industri 4.0, diharapkan proses produksi manufaktur menjadi semakin efisien, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara mengatakan, untuk mengimplementasikan industri 4.0 tersebut, Indonesia perlu melakukan pembenahan di dalam negeri terlebih dahulu. Salah satunya melalui perbaikan alur aliran material dengan memperkuat produksi di sektor hulu.
"Ini kita lakukan perbaikan dengan memberikan bermacam insentif karena hulu kita masih lemah. Dan hilir kita tidak efisien karena beberapa faktor," ujarnya dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan, di Yogyakarta, Kamis (30/8).
Ngakan mengatakan, Industri hulu menjadi sesuatu kritikal yang harus didorong. Sebab penyediaan bahan baku di dalam negeri sendiri 50 persennya masih mengandalkan impor.
"Pemerintahan yang saya tau saat ini memang sudah meliahat itu sesuatu kritikal yang harus dilakukan. Makanya kita dorong Chandra Asri Petrochemical memperluas usahanya. Mendirikan kilang. Sehingga kilang minyak yang merupakan bahan baku di samping BBM juga untuk bermacam produk terkait degan plastik dan seturusnya," imbuhnya.
Selain mendorong perluasan usaha pada Chandra Asri, pemerintah juga mendukung pembangunan smelter yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dibidang hulu yang berada di Marowali.
"Ini artinya pemerintah menyadari kemampuan yang ada sudah mulai berusaha melakukan investasi. Mendorong swasta melakukan investasi atau menarik investor luar untuk kita arahahkan ke sektur hulu ini," kata Ngakan.
Ngakan menambahkan, untuk menarik investor masuk beberapa kebjikan insentif seperti pemberian tax holiday saja tidak cukup. Beberapa faktor pendorong seperti kemudahan dalam mendapatkan izin serta keamanan dalam berinvestasi juga menjadi bagian penting.
"Dengan sistem cost ini, izin bertahun-tahun dalam hitungan menit bisa keluar. Sehingga menjadi modal dia dalam mengurus izin-izin yang lain. Ini seluruh hal-hal terkait degan kemudahan berinvestassi harus kita bangun secara bersama-sama. Sehingga investasi struktur industri kita akan kuat," pungkasnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kondisi Timur Tengah Memanas, Pemerintah Siapkan Langkah Ini untuk Lindungi Industri Dalam Negeri
Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri.
Baca SelengkapnyaPakar UI Nilai Hilirisasi Dapat Menghasilkan Nilai Tambah Masyarakat dan Negara
Pemerintah harus serius menggarap industri hilirisasi ini dengan membangun roadmap
Baca SelengkapnyaPrabowo Tegaskan Komitmen untuk Wujudkan Kemandirian Industri Pertahanan
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk mengembangkan dan mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaIndustri Penerbangan RI Mulai Pulih Usai Terseok-seok Saat Pandemi Covid-19
Setelah melewati tantangan sejak 2019 hingga 2022 lalu, industri penerbangan nasional mulai menunjukkan momentum bangkit di 2023.
Baca SelengkapnyaSilaturahmi dengan Para Nyai, Gibran Dorong Santri Harus Melek Teknologi
Gibran Rakabuming Raka mengajak Ibu Nyai untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia santri.
Baca SelengkapnyaOJK Usul Program INOVASI Buat Kripto Lebih Inklusif, Pelaku Industri Angkat Suara
Kerangka strategi INOVASI mencakup sejumlah langkah yang dinilai sangat relevan dengan perkembangan industri kripto.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaBRIN: Puting Beliung di Rancaekek Disebabkan Perubahan Tata Guna Lahan, Tanda-Tanda Alami Pemanasan Intensif
Perubahan tata guna lahan di Rancaekek dari sebelumnya kawasan hijau menjadi industri.
Baca Selengkapnya