Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mencabut 400.000 pengusaha kena pajak (PKP) karena terbukti menyelewengkan faktur pajak. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai tidak ada kegiatan usahanya sehingga menyelewengkan faktur pajak.

Direktur Peraturan Perpajakan 1 Awan Nurmawan Nuh mengatakan pencabutan perusahaan tersebut dikarenakan adanya pembenahan administrasi di sistem penomoran faktur pajak yang telah dilakukan DJP saat ini. Pembenahan tersebut dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai (PPN). "PPN dari 2011 tidak optimal malah turun 98 persen. Tetapi di 2012, penerimaan PPN tumbuh 21 persen," ujar Awan di Kantor DJP, Jumat (1/1).

Awan menegaskan saat ini DJP telah melakukan kajian-kajian untuk program pembenahan administrasi PPN dengan melakukan tiga hal seperti membereskan pengusaha kena pajak (PKP). "Kedua, membereskan faktur pajak dan ketiga membereskan sistem pelaporan," tegas dia.

Untuk pembenahan PKP, lanjut dia, DJP sudah lakukan registrasi ulang guna meyakinkan bahwa pengusaha tersebut dengan benar melakukan kegiatannya. "Hasilnya cukup baik dari sekitar 790.000 PKP sudah dicabut izinnya sekitar 400.000 dari data terkini. Separuhnya sudah kita cabut. Karena memang tidak ada kegiatan usahanya atau bisa disebut perusahaannya tidak jelas," pungkas dia.