Ditjen Pajak: Tak ada ruang wajib pajak sembunyikan informasi

Merdeka.com - Pemerintah mengklaim wajib pajak nakal sudah tak punya ruang untuk sembunyikan informasi. Sebab, pemerintah sudah memiliki perjanjian pertukaran informasi perpajakan dengan banyak negara.

"Sehingga tidak ada ruang wajib pajak untuk menyembunyikan informasinya," kata Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan John Hutagaol, dalam Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta, Rabu (17/12).

Dia menjelaskan, perjanjian itu memungkinkan pemerintah mengakses informasi perpajakan dari negara kerap dijadikan tempat pelarian atau tax haven pengemplang pajak asal Indonesia.

"Semisal, kami memerlukan data transaksi yang ada di Singapura, maka kami bisa minta informasi dari kantor pajak di Singapura," beber John.

Terbaru, pemerintah telah meneken kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan tiga negara masih dimiliki Britania Raya, September lalu. Yaitu Isle of Man, Guernsey, dan Jersey.

Selain itu, menurut John, Indonesia sudah memiliki 62 tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda dengan negara lain.