Merdeka.com - Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, mengaku masih menggodok permintaan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang meminta pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Menurut Fuad pihaknya masih membahas mengenai ini.

"Ini kita masih bahas dulu," ucap Fuad ketika ditemui di Hotel Novotel, Mangga Dua, Jakarta, senin (11/11).

Fuad juga tidak bisa memastikan apakah permintaan ini bakal dikabulkan. "Belum ada kepastian," tutupnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mendesak Direktorat Jenderal Pajak menjadikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap transportasi massal menjadi nol persen. Jika itu belum juga terealisasi, ia akan terus melakukan pendekatan.

"Kita kejar terus pokoknya. Itu harus diberikan," ujar Basuki usai menghadiri 'Hospital Expo' di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta.

Pria yang akrab disapa Ahok ini menilai, tidak kunjung direalisasikannya pajak nol persen bagi transportasi massal itu rentan dengan kepentingan tertentu. Salah satunya dengan alasan tak ada rekomendasi dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

"Kadang-kadang alasannya Gaikindo enggak mau ngasih. Mereka kan merasa industri mereka terganggu, itu masalahnya," ujarnya.

Padahal jika pemerintah pusat menerapkan pajak nol persen untuk unit transportasi massal, jelas Ahok, dapat mempermudah penambahan armada. Tak hanya itu, pengadaannya juga dapat dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan perusahaan-perusahaan swasta dengan cepat.

"(Pajak nol persen) sangat penting. Supaya pemilik transportasi massal bisa meremajakan sendiri mobilnya. Kalau enggak ya susah karena pasti mahal. Ini malah mobil pribadi yang dimurahin," keluhnya.