Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menggandeng 378 lembaga keuangan, guna menyukseskan sistem Automatic Exchange of Information (AEoI) atau pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara untuk keperluan perpajakan.

"Ada 378 lembaga keuangan yang terdaftar yang kami minta dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini bisa lebih banyak," kata Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak Leli Listianawati dalam Seminar, di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Kamis (14/3).

Saat ini sudah ada 150 negara yang berkomitmen melakukan pertukaran data negara lain, Indonesia sendiri sudah terlibat dalam AEoI sejak 2018. Pada tahun ini telah bertambah 8 negara yang akan ikut dalam AEoI. Jumlah negara peserta diperkirakan akan terus bertambah hingga 2020.

"Karena negara-negara yang belum berkomitmen akan selalu di-push untuk ikut bergabung, bahkan oleh negara tetangganya. Jadi misal Indonesia ada tetangganya yang belum mau bertukar informasi kita bisa dukung," imbuhnya.

Sejak mulai menjalankan AEoI sejak tahun 2018, Indonesia pun sudah mulai menerima data keuangan dari negara-negara yang terlibat AEoI. "Pertukaran informasi ada 3 cakupan ada yang berdasarkan permintaan, spontan, dan otomatis. Itu kita sudah banyak yang menerima secara spontan," jelas dia.

Berdasarkan pengalaman dari negara-negara yang telah menjalankan AEoI, pertukaran data keuangan membantu dalam peningkatan kepatuhan para wajib pajak.

"Manfaatnya, hasil pertukaran ini misal di Norwegia tingkat kepatuhan setelah tahun pertama meningkat 20 persen tingkat kepatuhannya. Penyampain SPT-nya. Diharapkan Indonesia juga dmeikian," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan mengaku telah memiliki sejumlah langkah untuk mencapai target penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.781 triliun di 2019. Salah satunya adalah dengan meningkatkan mutu pemeriksaan dalam pemilihan wajib pajak agar semakin berkualitas.

"Jadi peningkatan mutu pemeriksaan sekarang baru-baru ini sudah terbit perdirjen (peraturan direktorat jenderal), di mana kami meningkatkan mutu di dalam menyeleksi siapa-siapa yang diperiksa untuk memastikan yang terpilih itu betul-betul berisiko tinggi," kata Robert saat ditemui di Tangerang, Kamis (23/8).

Robert menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut nantinya akan dilakukan secara ketat. Ada beberapa standarisasi dan kriteria sebelum dilakukannya pemeriksaan.

Di sisi lain, pengawasan kepatuhan perpajakan juga akan diterapkan melalui implementasi Automatic Exchange of Information (AEoI). Ini dilakukan agar tingkat kesadaran wajib pajak masyarakat semakin meningkat.