Merdeka.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengaku belum memetakan berapa banyak jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) yang akan dikenai pajak penghasilan (PPh) 1 persen. Paling tidak, dari informasi Kementerian Koperasi dan UKM, jumlahnya mencapai 50 hingga 60 juta unit usaha di seluruh Indonesia.

Direktur Pelayanan dan Penyuluhan Masyarakat DJP Kismantoro Petrus menyatakan, dari data tersebut, hanya separuh yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Data dari Kementerian UKM sekitar 50-60 juta seluruh Indonesia. Tp kan kami tidak mendapat daftarnya. Kemudian mereka kami yakin belum terdaftar semua, karena WP di kami hanya 20 juta (UKM)," ujarnya dalam jumpa pers di kantor DJP, Jakarta, Jumat (28/6).

Kismantoro mengaku enggan menargetkan potensi penerimaan negara dari penerapan pajak UKM ini. Sekarang, fokus DJP adalah mempermudah proses pengusaha kecil membayar kewajiban pajak mereka.

"Kita tidak memikirkan potensi (penerimaan negara). Ini kami lebih memberikan kemudahan, karena membayar pajak itu hak juga. Artinya 40 juta (UKM) kita kasih supaya gampang membayar pajak," ungkap Kismantoro.

Dia menambahkan, sosialisasi akan dibuat semasif mungkin ke seluruh Indonesia. Terlebih, kebijakan ini berlaku efektif mulai bulan depan. UKM yang mulai membayar PPh 1 persen pada Agustus, dan jika tidak melunasi kewajibannya menjadi tanggungan pajak terutang akumulasi. Dia menegaskan bahwa aturan ini tidak bisa ditawar-tawar.

"Harus bayar Agustus, mulai didaftar Juli, dibayar di bulan Agustus. Kalau belum ngeh kita kasih tahu. Statusnya terutang, kalau baru ngeh Desember tetap kita ingatkan. Di UU kan begitu. Nanti semua bilang nggak ngeh pajak dong, kapan mulai bayar pajaknya," tandasnya.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan mengenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final 1 persen untuk UMKM dengan penghasilan maksimal Rp 4,8 miliar per tahun. Pengenaan pajak tersebut berlaku mulai 1 juli mendatang.

PPh 1 persen tidak pandang bulu, dan akan tetap ditagih meski UKM rugi. Kendati demikian, dalam PP Nomor 46 Tahun 2013 yang menjadi dasar hukum aturan ini, dijelaskan bahwa ada golongan pengusaha kecil yang tidak kena pajak. Antara lain pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar dan sejenisnya.