Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dirut Mandiri siap eksekusi 60 persen saham pemerintah di BTN

Dirut Mandiri siap eksekusi 60 persen saham pemerintah di BTN Dirut Bank Mandiri. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku belum diberi mandat untuk mengakuisisi 60,14 persen saham Bank Tabungan Negara (BTN) sesuai rencana pemerintah. Budi belum mendapat surat pemberitahuan apapun dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah di perusahaan BUMN.

"Surat apa, surat ke siapa. Kepada pak Maryono (Dirut BTN) ya, saya belum dipanggil soalnya," ujar Dirut Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin di Kantor BPK pusat, Jakarta, Rabu (16/4).

Namun, jika diperintah pemegang saham untuk mengeksekusi, Bank Mandiri siap menjalankan aksi korporasi tersebut. "Sebelum ada kepastian, saya rasa memang pemegang saham yang menyimpulkan. Memang harus dilakukan secara formal. Apapun yang diperintahkan oleh pemegang saham pasti kita jalankan," jelasnya.

Budi memastikan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan informal. "Belum secara formal. Kalau formal pasti sudah ada penunjukannya dari pemegang saham. Kan sekarang belum," ucapnya.

Terlepas dari itu, Budi memandang rencana akuisisi Mandiri-BTN dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Menurutnya ini tindakan yang tepat. Sebab, pada 2020 persaingan bank nasional dengan bank dari negara ASEAN yang memiliki aset serta modal tinggi, semakin terbuka.

"Itu kayak gini deh, kayak kelas tinju, kelas teri melawan kelas berat pasti kan kalah. Nah itu mesti dipersiapin, dilatih, dikasih makan yang banyak supaya jadi kelas berat, kalau masuk ringnya begitu. Kira-kira sama lah," katanya.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya

Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya

Rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka

Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Baca Selengkapnya
BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya

BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun

Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.

Baca Selengkapnya
Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Bupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif

Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras

Dirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras

Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.

Baca Selengkapnya
Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta

Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

DPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.

Baca Selengkapnya