Dirut Mandiri siap eksekusi 60 persen saham pemerintah di BTN
Merdeka.com - Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengaku belum diberi mandat untuk mengakuisisi 60,14 persen saham Bank Tabungan Negara (BTN) sesuai rencana pemerintah. Budi belum mendapat surat pemberitahuan apapun dari Kementerian BUMN atau Kementerian Keuangan selaku perwakilan pemerintah di perusahaan BUMN.
"Surat apa, surat ke siapa. Kepada pak Maryono (Dirut BTN) ya, saya belum dipanggil soalnya," ujar Dirut Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin di Kantor BPK pusat, Jakarta, Rabu (16/4).
Namun, jika diperintah pemegang saham untuk mengeksekusi, Bank Mandiri siap menjalankan aksi korporasi tersebut. "Sebelum ada kepastian, saya rasa memang pemegang saham yang menyimpulkan. Memang harus dilakukan secara formal. Apapun yang diperintahkan oleh pemegang saham pasti kita jalankan," jelasnya.
Budi memastikan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan informal. "Belum secara formal. Kalau formal pasti sudah ada penunjukannya dari pemegang saham. Kan sekarang belum," ucapnya.
Terlepas dari itu, Budi memandang rencana akuisisi Mandiri-BTN dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Menurutnya ini tindakan yang tepat. Sebab, pada 2020 persaingan bank nasional dengan bank dari negara ASEAN yang memiliki aset serta modal tinggi, semakin terbuka.
"Itu kayak gini deh, kayak kelas tinju, kelas teri melawan kelas berat pasti kan kalah. Nah itu mesti dipersiapin, dilatih, dikasih makan yang banyak supaya jadi kelas berat, kalau masuk ringnya begitu. Kira-kira sama lah," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dirut PLN Resmikan Rumah Bersama Transisi Energi Indonesia, Ini Tujuannya
Rumah bersama ini merupakan komitmen pemerintah untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga terkait untuk percepatan transisi EBT.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
Meskipun harga beras saat ini mahal dan langka, Pemerintah tidak akan mengubah Harga Eceran Tertinggi (HET).
Baca SelengkapnyaBTN Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, Asalkan Begini Caranya
BTN berharap pemerintah dengan cepat mengambil keputusan terkait hal tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Patut Dicoba, Begini Resolusi Investasi 2024 untuk Masyarakat Berusia 18-35 Tahun
Masyarakat Indonesia diajak dan diingatkan untuk konsisten dan bijaksana dalam membuat Keputusan investasi.
Baca SelengkapnyaBupati Dico Dinilai Mampu Tingkatkan Peluang Investasi di Kendal Lewat Pemberian Insentif
Upaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaPemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi
Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
Sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Januari hingga Februari terjadi defisit ketersediaan beras dari petani sebesar 2,7 juta beras.
Baca SelengkapnyaPasca Pembangunan IKN Nusantara, Rp300 Triliun Aset Pemerintah di Jakarta Dilelang ke Swasta
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR RI Setujui Usulan Pemerintah soal Pilkada Hanya 1 Putaran
Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas menjelaskan pemenang Pilkada tak perlu memperoleh suara 50+1 seperti pada aturan Pilpres.
Baca Selengkapnya