Merdeka.com - Semua mata tertuju pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pasca mencuatnya kasus keluarga Rafael Alun Trisambodo. Hobi pamer gaya hidup mewah di sosial media keluarga Rafael Alun pun membuat publik bertanya asal usul kekayaan para pegawai kantor pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengatakan, memposting berbagai aktivitas sehari-hari di media sosial bagi pegawai pajak tidak dilarang.

"Kalau cuma sekedar saya tadi habis dari pasar, naik sepeda itu mungkin keringetan, itu bisa ditunjukkan," kata Suryo dalam Liputan 6 Talks, dikutip Jumat (17/3).

Hanya saja, sebagai pegawai atau pejabat negara harus bisa bijak saat membagikan aktivitas di sosial media. Sebaliknya yang dilarang itu memamerkan postingan yang membuat masyarakat berprasangka tidak baik.

"Tapi kalau sudah menunjukkan sesuatu yang beyond imajinasi orang, apalagi masyarakat umum melihatnya, kok pegawai negeri kayak gini? Ini bahasa sederhananya kan kayak gitu," kata dia.

Selain gaya hidup mewah, Rafael Alun kian menjadi sorotan karena memiliki harta kekayaan yang nyaris menyaingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada Desember 2021, Rafael tercatat memiliki harta Rp56,1 miliar.

Suryo mengatakan sumber harta kekayaan setiap orang bisa berasal dari mana saja. Apalagi dalam LHKPN merupakan laporan harta kekayaan pegawai bersama keluarganya.

"Saya memahami betul masalah sumber penghasilan, itu betul, itu resmi, itu legal dan itu berkumpul di jadi satu dalam sebuah kepantasan pada waktu kita melaporkan LHKPN," kata dia.

Sehingga tolak ukurnya bagi Suryo bukan lagi seberapa banyak harga yang dimiliki PNS atau ASN Ditjen Pajak. Melainkan cara berperilaku di masyarakat yang harus mengikuti standar kepantasan masyarakat. Mengingat ASN maupun pejabat negara sejatinya bekerja untuk melayani masyarakat.

"Kalau memang pantas ya, masyarakat juga itu merasa oke fine, Jadi ukuran kepantasannya masyarakat, bukan kepantasan saya atau kepantasan keluarga saya. Tapi kepantasan masyarakat karena walaupun pegawai DJP tapi itu ASN. Itu logika ASN yang kita pakai di sana," katanya.

Suryo mengatakan dalam berbagai kesempatan dirinya terus menyampaikan pesan-pesan tersebut, mengingatkan para pegawai pajak untuk bisa memantaskan diri sebagai abdi negara.

"Makanya kita juga edukasi keluarga kita, keluarga saya, anak dan istri saya paling tidak ada yang di sekeliling kita. Bahwa yang dilihat oleh masyarakat ini bukan kita sendiri, tapi keluarga juga dilihat dan ini yang terus kita edukasi," kata dia.

"Kalau masalah flexing itu ya monggo karena itu sesuatu yang saat ini anget. Tapi kembali lagi, kalau soal itu kepantasan balik lagi ke masing-masing yang memahami," pungkasnya.