Merdeka.com - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany sepakat dengan wacana penaikan remunerasi pegawai di instansinya. Ini lebih mendesak dibanding mengupayakan pemisahan otoritas pajak dari Kementerian Keuangan.

Alasannya, sudah lazim di banyak negara gaji pegawai pajak lebih tinggi dibandingkan Pegawai Negeri Sipil lainnya. Fuad lantas mencontohkan kebijakan di Malaysia yang memberikan remunerasi tinggi bagi petugas pajak.

"Di mana-mana remunerasi pegawai pajak lebih tinggi. Seperti di Malaysia, dia gajinya lebih tinggi dibanding pegawai negeri yang lain. Dan statusnya pun bukan pegawai negeri," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (16/7).

Ada alasan khusus mengapa gaji petugas pajak dibuat lebih besar. Soalnya, mereka bertanggung jawab mencari mayoritas penerimaan negara. Sumber daya manusia bekerja di Ditjen Pajak  juga sepatutnya yang terbaik. "Ditjen Pajak ini pusat pendapatan lho. Disuruh cari Rp 1.000 triliun lebih, kalau gajinya kecil mana mau," kata Fuad.

Soal wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Fuad berkukuh tak sepakat. Bagi dia, peningkatan tax ratio di Tanah Air lebih pas dari penguatan SDM. Tak cuma insentif gaji, wewenang otoritas pajak buat memecat pegawai yang berkinerja buruk harus diberikan negara.

Selain itu, Ditjen Pajak tetap harus di bawah menkeu agar ada koordinasi buat mencapai target penerimaan APBN.

"Bisa saja di menjadi badan, tapi dia punya fleksibilitas, rekrutmen bisa cepat insentifnya bisa beda, dan bisa dipecat, ini yang sekarang sulit. Dan sebaiknya kepala badannya tetap di bawah menkeu. Jadi supaya tetap bisa dikoordinasikan," urainya.

Wacana peningkatan standar remunerasi pegawai pajak dilontarkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Rizal Djalil. Seandainya gaji pegawai otoritas meningkat dari batas atas aturan remunerasi 2007, rasio pajak diyakini dapat meningkat.

Rizal menilai gaji PNS struktural pajak yang tak jauh beda dari pendapatan guru lolos sertifikasi bisa memicu demoralisasi.

"Masa gaji take home pay direktur di pajak itu hampir sama dengan guru? Guru itu coba tunjangannya, teknis, fungsional, ada sertifikasi. Total penerimaannya itu hampir sama dengan direktur di pajak. Jadi saya melihat itu salah satu faktor," ujarnya.