Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Direstui SBY, Dahlan belum siapkan nama induk BUMN perkebunan

Direstui SBY, Dahlan belum siapkan nama induk BUMN perkebunan SBY berkunjung ke PTPN Pemalang. ©rumgapres/abror rizki

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengaku belum menyiapkan nama untuk induk perusahaan perkebunan pelat merah. Namun, sudah jauh-jauh hari, Dahlan menyebut bahwa PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III bakal menjadi induk dari holding BUMN perkebunan.

"Mungkin sebaiknya PTPN III diubah namanya. Belum terpikirkan dan saya akan ubah," katanya saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (22/9).

Dia mengungkapkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken Peraturan Pemerintah terkait pembentukan holding BUMN perkebunan. Ini merupakan sesuatu yang telah diperjuangkan Kementerian BUMN sejak 12 tahun silam.

"Itu lama sekali, 12 tahun. Saya harus akui peran Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung sangat besar. Kalau menterinya bukan dia, belum tentu jadi."

Dahlan melanjutkan, CT aktif memperjuangkan pembentukan holding BUMN perkebunan. Dengan kewenangan yang dimiliki, CT mencairkan kebekuan birokrasi yang selama belasan tahun menjadi kendala upaya perampingan jumlah perusahaan pelat merah. "Istilahnya pak Chairul Tanjung jemput bola," jelas dia.

Menurutnya, penggabungan itu bakal membuat kinerja BUMN perkebunan dan kehutanan yang dimiliki pemerintah bakal lebih efisien. Sebagai ilustrasi, penyatuan sistem pengadaan pupuk bakal menghemat anggaran BUMN ratusan miliar.

"Pasti banyak yang akan naik (kinerja). Pasti pengeluaran akan turun. Itu perlu menjadi target," katanya.

Sebelum terwujud, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan masing-masing BUMN perkebunan adalah menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS). BUMN perkebunan masih harus mengubah anggaran dasarnya agar sejalan dengan peraturan pemerintah yang diteken pekan lalu.

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah Mekaarkan Senyum Di Desa Miskin

Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Jelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).

Baca Selengkapnya
Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Begini Reaksi Surya Paloh Ditanya Pilih Ahmad Sahroni atau Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta

Nama Ahmad Sahroni diketahui menjadi salah satu digadang-gadang sebagai calon gubernur untuk Pilgub DKI Jakarta 2024.

Baca Selengkapnya
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya
Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN

Ada Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN

Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.

Baca Selengkapnya