Direktur Kartu Prakerja Ungkap Minimnya Literasi Digital Buka Celah Praktik Joki
Merdeka.com - Direktur Operasi Kartu Prakerja, Hengki Sihombing, mengatakan minimnya literasi digital masyarakat membuka celah jasa perjokian dalam program Kartu Prakerja. Munculnya joki dalam Kartu Prakerja ini karena ada peserta yang ingin ikut program tetapi memiliki keterbatasan dalam mengoperasikan sistem digital.
"Joki itu timbul karena memang ada yang mau ingin mendaftar ke website Kartu Prakerja, tapi dia tidak tahu," kata Hengki dalam Talk Show: Sinergi dalam Program Kartu Prakerja untuk Akselerasi Inklusi Keuangan, Jakarta, Rabu (14/10).
Hengki menilai joki dalam pengertian di atas sebenarnya tidak memiliki sisi kriminalitas. Sebab, joki tersebut hanya menawarkan jasa untuk mendaftarkan diri untuk ikut program Kartu Prakerja.
"Misalkan Anda mau daftar ke Kartu Prakerja, Anda bingung, tidak mengerti, saya tawarkan jasa. Jadi saya bantuin mendaftarkan Kartu Prakerja. Jika berhasil daftar, kasih uang saya Rp 50.000," tutur Hengki.
Joki ini pun nanti kembali membantu peserta program Kartu Prakerja saat proses pencairan insentif. Sebab, kata Hengki, prosesnya lebih sulit bagi mereka yang tidak memahami dengan baik teknologi.
"Lalu nanti saya bantu lagi untuk prses pencairan insentif, katrena yang namanya proses pencairan insentif itu lebih ribet," kata dia.
Untuk pencairan dana misalnya peserta harus membuat rekening bank atau mendaftarkan ke dompet digital. Lalu jika dompet digital belum QYC, maka peserta harus melakukan tahapan QYC. "QYC itu lebih complicated lagi karena harus upload KTP, swafoto, dan lain-lain," kata dia.
Masyarakat Menengah Kebawah Jadi Sasaran
Layanan inilah yang ditawarkan Joki yakni menjual jasa. Hal ini dipicu dari literasi masyarakat yang rendah atau mereka yang malas untuk melakukannya.
Di sini lain, melihat dari kelompok kalangan bawah yang menjadi sasaran, dia memperkirakan proses tersebut dianggap menyulitkan. "Kalau kita melihat mungkin kalangan bawah untuk mendaftar menggunakan email saja mungkin agak susah, apalagi menggunakan nomor telepon, verifikasi, ini mungkin susah untuk kalangan bawah," kata Hengki mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Puji BRI: Sekarang Agen BRILink Ambil Alih Peran Rentenir
Kepala Negara mengapresiasi langkah digitalisasi yang berhasil menyentuh masyarakat kecil.
Baca SelengkapnyaMenkominfo: Persiapan Penerapan KTP Digital Ditargetkan Rampung Akhir Februari 2024
Implementasi layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau Digital ID sedang dipersiapkan pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jubir TKN Sindir Slepetonomics Cak Imin: Lebih Akademik Hilirisasi Digital Milik Mas Gibran
Dahnil menjelaskan bahwa hilirisasi digital adalah penggunaan device bahkan hingga ke jaringan yang akan dibuat oleh putra-putri Indonesia.
Baca SelengkapnyaKominfo Terus Genjot Keterampilan dan Literasi Digital
Program Serba Serbi Literasi Digital ini berkomitmen memberikan wawasan mendalam tentang literasi digital kepada seluruh masyarakat.
Baca SelengkapnyaLanjutkan Program Jokowi, Ganjar-Mahfud Bakal Menerapkan KTP Sakti
Penyaluran bantuan sosial hingga program kesejahteraan masyarakat lainnya akan mudah diakses secara digital melalui satu KTP saja.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka 1,2 Juta Kuota Program Kartu Prakerja
Sampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca SelengkapnyaHeboh Program Sosial Prabowo-Gibran Rp5 Juta Per Bulan, Begini Faktanya
Beredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca SelengkapnyaOJK Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Melalui Pesantren
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Baca Selengkapnya