Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi buka suara terkait penunjukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan oleh Presiden Jokowi untuk mengurusi persoalan minyak goreng.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi menjelaskan, tugas baru yang diemban Menko Luhut ialah untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000 per liter liter di daerah Jawa-Bali.

"Targetnya adalah minyak goreng curah dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin," ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/5)).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menko Luhut sebagai koordinator akan melakukan sinergi bersama kementerian/lembaga (K/L) teknis untuk memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng. Adapun, K/L yang dimaksud ialah Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Satgas Pangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga Kejaksaan Agung untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Pantau Distribusi Pakai Aplikasi Digital

Selain itu, Menko Luhut juga akan memanfaatkan penggunaan aplikasi digital untuk memantau distribusi minyak goreng curah di pasaran sesuai HET yang ditetapkan. "Pemerintah akan menggunakan aplikasi digital untuk dalam melaksanakan kebijakan ini," bebernya.

Jodi menambahkan, Menko Luhut juga akan memimpin rapat secara berkelanjutan untuk mempercepat ketersediaan minyak goreng curah Rp14.000 per liter di pasaran pasca kebijakan larangan ekspor CPO dan produk turunannya di cabut.

"Pemerintah akan mengawasi secara ketat kebijakan pasca larangan ekspor ini, dan akan terus melakukan paralel meeting terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk membereskan persoalan minyak goreng. Sebab, masalah minyak goreng hingga kini tak kunjung selesai, dimana harga minyak goreng masih belum di atas Rp 14.000 per liter.

"Tiba-tiba Presiden minta saya untuk ngurus minyak goreng. Jadi sejak tiga hari lalu, saya mulai tangani masalah kelangkaan minyak goreng. Kita harap nanti tidak terlalu lama selesaikan hal ini," kata Luhut dalam acara Perayaan Puncak Diesnatalis GAMKI ke 60, ditulis Senin (23/5).

Pemerintah terus berupaya agar harga minyak goreng bisa murah. Salah satunya dengan kebijakan larangan ekspor CPO dan minyak goreng, yang kemudian dicabut per hari ini. Sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan pemerintah terus memantau dan mendorong berbagai langkah-langkah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.