Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dipanggil DPR, anak buah Dahlan ikut-ikutan mangkir

Dipanggil DPR, anak buah Dahlan ikut-ikutan mangkir Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan kerap dituding mangkir dari undangan rapat bersama DPR. 'Kebiasaan' tersebut perlahan menular ke anak buahnya.

Seharusnya, hari ini, Senin (1/4), komisi VI DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama direktur utama Pelindo I, II, III dan IV dan deputi bidang infrastruktur dan logistik kementerian BUMN. Dalam rapat ini, Komisi VI kembali meradang karena ketidakhadiran direktur utama Pelindo II R.J Lino.

Pimpinan rapat Aria Bima mengatakan akan memanggil secara khusus R.J Lino dan meminta penjelasan ketidakhadirannya dalam rapat. Dari informasi yang beredar, R.J Lino sedang berada di luar negeri.

"Mau ikut-ikutan Dahlan Iskan dia. Kita akan klarifikasi meminta jawaban direktur utama pelindo II," ucapnya di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (1/4).

Tidak hanya itu, R.J Lino juga diminta membawa alat bukti yang menguatkan jika dirinya benar berada di luar negeri saat rapat berlangsung.

"Dia harus membawa bukti pasport sebagai alat bukti yang bersangkutan sedang di luar negeri. Harus membawa pasport," jelasnya.

Komisi VI mengagendakan pembahasan rencana holding BUMN pelabuhan. Rapat ini dihadiri oleh direktur utama Pelindo I, III dan IV serta deputi bidang infrastruktur dan logistik Kementerian BUMN.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dua Anak Bupati Rembang Ini Terpilih Jadi Anggota DPRD, Begini Kisah di Baliknya
Dua Anak Bupati Rembang Ini Terpilih Jadi Anggota DPRD, Begini Kisah di Baliknya

Bupati Rembang berharap mereka tak hanya bergantung hidup dari gaji sebagai seorang anggota dewan.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Usai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'
Usai Dilantik, Bripda Bagus dapat Pesan yang Mendalam dari sang Jenderal 'Kalau Sudah Jadi Anggota Polri Ingat Ortu'

Isinya soal mandat bagi sang Bripda untuk menjaga orangtua.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dibacok Ibu Kandung sampai Tewas, Anak 8 Tahun Ucapkan Kalimat Terakhir: Perut Aku Sakit
Dibacok Ibu Kandung sampai Tewas, Anak 8 Tahun Ucapkan Kalimat Terakhir: Perut Aku Sakit

Istrinya tengah menjalani rawat jalan sejak mengidap ODGJ enam bulan lalu.

Baca Selengkapnya
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?
Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Berujung ke Mana?

Isu hak angket digulirkan untuk mengusut kecurangan Pemilu. Bermula dan berujung ke mana?

Baca Selengkapnya
Puan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama
Puan Singgung Anak Muda di Harlah PPP: Mau dari Keluarga Siapapun, Namanya Menghormati Itu yang Utama

Ketua DPP Puan Maharani meyakini masa depan bangsa ada di tangan anak muda yang bertanggungjawab dan memiliki etika.

Baca Selengkapnya
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Kepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi

Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.

Baca Selengkapnya
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Dadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung

Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.

Baca Selengkapnya