Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dini hari, Badan Anggaran DPR sepakati rancangan APBN-P 2016

Dini hari, Badan Anggaran DPR sepakati rancangan APBN-P 2016 Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Badan Anggaran DPR telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang disusun pemerintah. Selanjutnya, revisi rencana keuangan pemerinitah tahun ini akan dibawa ke sidang paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi APBN 2016.

"Alhamdulillah, 10 fraksi setuju pada RAPBN-Perubahan pada tingkat I. Rapat ini akan dibawa ke Paripurna," ujar Ketu‎a Banggar DPR-RI Kahar Muzakir saat rapat kerja dengan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (28/6).‎

Sedianya, rapat diagendakan pukul 14.00 WIB molor menjadi pukul 21.30 WIB, kemarin. Dan, kesepakatan antara Banggar DPR dan pemerintah diumumkan pada pukul 02.00 WIB dini hari tadi.

Berdasarkan kesepakatan, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan defisit APBN-P 2016 ditetapkan sebesar Rp 296,7 triliun atau 2,35 persen.

"Kami meyakini kebijakan fiskal yang ditetapkan dalam APBN-P ini membantu perekonomian 2016 dan tahun-tahun berikutnya," katanya.

Berikut adalah asumsi makro RAPBN-P 2016 yang disetujui:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen

2. Inflasi sebesar 4,0 persen

3. Nilai tukar rupiah Rp 13.500 per USD

4. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen

5. Harga minyak mentah Indonesia USD 40 per barel‎

6. Lifting minyak sebesar 820 ribu barel perhari dan gas sebesar 1.15 juta barel setara minyak per hari.‎

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB Ingatkan Kenaikan Harga Beras Bisa Ganggu Perekonomian di Asia-Pasifik

ADB mengingatkan kenaikan harga beras bisa mengganggu perekonomian Asia-Pasifik yang diramal mampu tumbuh 4,9 persen di 2024.

Baca Selengkapnya
Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres

Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres

Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Keuangan Masyarakat Sudah Pulih, Kadin Proyeksi Perputaran Uang Selama Lebaran Tembus Rp157,3 Triliun

Dengan perputaran yang cukup besar tersebut, dipastikan ekonomi daerah akan produktif mendorong meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Baca Selengkapnya
Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Dirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu

Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.

Baca Selengkapnya
Prabowo-Gibran Menang pilpres, Kadin: Kondisi Harus Tetap Stabil dan THR Cair Pekan Depan

Prabowo-Gibran Menang pilpres, Kadin: Kondisi Harus Tetap Stabil dan THR Cair Pekan Depan

Kondisi ini yang menjadi kunci utama stabilitas ekonomi menjelang pencairan THR

Baca Selengkapnya
Anies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang

Anies Tawarkan Perubahan Ekonomi yang Berorientasi kepada Lapangan Pekerjaan Pada Warga Palembang

Lokasi ini merupakan kampanye yang kedelapan sejak dimulainya Kampanye Akbar, pada 21 Januari 2024.

Baca Selengkapnya
Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Penerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun

Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.

Baca Selengkapnya
OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

OJK Beri Sanksi 89 Lembaga Jasa Keuangan, Kenapa?

Per Februari 2024 aset industri Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp 1.130,05 triliun atau naik 2,08 persen secara tahunan (yoy).

Baca Selengkapnya