Dikritik soal Pemeriksaan Corona Tak Maksimal di Bandara, Ini Kata Dirut AP II
Merdeka.com - Pemeriksaan dan pengawasan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dianggap belum optimal di tengah penyebaran Covid-19 atau virus corona.
Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), Muhammad Awaluddin mengatakan, proses pemeriksaan tetap dilakukan, namun memang ada prosesnya.
"Authorithiesnya ada banyak, ada imigrasi, karantina, custom," ujarnya di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (4/3).
"Tidak mudah. Jadi kalau yang dikritisi kok cuma diperiksa saja, kok cuma bikin health alert card. Ini nggak becus kerja ini angkasa pura II. Ya sudah kita telan aja", tambahnya.
Awaluddin menjelaskan, konsep terkoneksi satu sama lain antara informasi, proses kerja, dan decision making proses antar unit harus dilakukan.
"Pada akhirnya nanti tiga platform besar ini akan menyatu menjadi platform besar yang disebut dengan airport platform integration. Itu ada dalam skenario kami. Itu rencana ke depan sebagai pengelola bandara besar dengan 100 juta pergerakan harus punya kalau nggak, lost direction kita,"
Hingga hari ini, Awaluddin mengatakan pergerakan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta belum mengalami penurunan secara berarti. Ini dipantau sejak virus corona mewabah di sejumlah negara dan akhirnya terkonfirmasi pula di Indonesia.
"Iya sih menurun, tapi skalanya masih dalam ratusan ribu, pergi dan terbang. Di Soekarno-Hatta setiap hari itu 200.000 pergi dan datang," paparnya.
AP II Perketat Pengawasan Penumpang Pesawat dari 4 Negara Ini
PT Angkasa Pura II (Persero) perketat pengawasan terhadap penumpang pesawat dari empat negara, yakni Korea Selatan, Jepang, Iran, dan Italia. Keempat negara ini merupakan negara terbesar terjangkitnya Corona Virus Disease-2019 (Covid-19).
Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menjelaskan, pihaknya baru saja mendapat instruksi untuk melakukan pengetatan pengawasan terhadap penumpang internasional yang berasal negara-negara tersebut.
Hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Nomor SE-1/MBU/03/2020 Tentang Kewaspadaan terhadap Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (COVID-19) untuk memastikan, bahwa pemerintah serius mencegah penularan virus corona.
"Bukan pelarangan, ya. Tapi pengetatan pengawasan untuk penumpang internasional yang berasal dari Korea, Jepang, Iran dan Italia. Instruksi ini berasal dari hasil rapat terbatas kemarin antar Menhub, Menteri BUMN akan dibuat protokol baru," ujar Awaluddin di Jakarta, Rabu (4/3).
Dia menyebut, pengetatan pengawasan tersebut bertujuan untuk memproteksi Indonesia. Menurut Awaluddin pada situasi seperti saat ini, semua pihak memang tak boleh panik.
"Namun aspek keamanan dan keselamatan tetap harus dijaga. Apalagi bandara merupakan pintu gerbang bagi pergerakan banyak orang antar negara. Angkasa Pura II mengikuti imbauan pemerintah serius melindungi masyarakat," katanya.
Dia juga memastikan bahwa proteksi tersebut akan dilakukan tanpa merugikan pihak lain apalagi menakut-nakuti masyarakat.
"Jadi proteksi dilakukan secara halus bukan dengan menakut-nakuti orang, tidak. Nanti justru timbul dampak lain dan kita tidak ingin itu terjadi," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ketujuhnya kini masih menjalani pemeriksaan intensif
Baca SelengkapnyaMomen lucu Bintara Polisi bujangan dan komandannya saat kenaikan pangkat. Disiram air supaya cepat laku. Begini ulasannya.
Baca SelengkapnyaSeluruh lembaga penyalur baik BBM maupun LPG di Tuban dan Pantura Jawa Timur masih beroperasi normal.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaPolisi tersebut nampak tampil nyentrik dan unik di antara anggota lainnya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSudah ada sembilan tersangka dari puluhan saksi diperiksa Kejagung,
Baca SelengkapnyaAturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca Selengkapnya