Merdeka.com - Wakil Presiden Terpilih 2014-2019 Jusuf Kalla awal pekan ini, mengkritik kinerja Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas). Produktivitas lifting minyak konsisten menurun dibandingkan ketika pengelolaan hulu dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Kontraktor Asing (BKKA) di bawah kendali PT Pertamina.

Padahal dulu BKKA hanya diperkuat 100 pegawai, menurut JK itu jauh lebih ramping dibandingkan SKK Migas yang punya 1.600 pegawai baik tetap maupun kontrak. Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas Aussie B. Gautama menilai kritik politikus akrab disapa JK itu karena ketidaktahuan soal seluk beluk bisnis migas.

Aussie mengingatkan bahwa masa-masa produksi minyak mencapai puncak 1,6 juta barel di era 1980-an itu memang saat Indonesia masih mengalami booming minyak. Amat wajar bila sumber daya alam tidak terbarukan itu kemudian habis seiring waktu.

"Mengenai statement pak Jusuf Kalla, dulu zaman (sektor hulu) diawasi Pertamina, memang saat kita booming minyak. Dan sekarang tidak sebanyak dulu, produksi minyak kita turun terus," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/9).

Kalau JK lebih jeli, kata Aussie, produksi energi hulu di Tanah Air membaik ketika ditangani SKK Migas. Indikatornya jangan cuma melihat lifting minyak yang cuma 820.000 barel per hari, tapi juga produksi gas.

"Kalau ditambah lifting gas 1.200 barel ekuivalen minyak, produksi kita per hari mencapai 2 juta barel ekuivalen minyak. Ini lebih tinggi dari zaman booming dulu 1,6 juta barel," katanya.

Aussie pun menolak kinerja SKK Migas disamakan dengan BKKA. Kini, kontrak kerja sama dan cost recovery hasil pengeboran lebih transparan. Dia justru mempertanyakan mengapa JK menganggap kinerja Pertamina mengelola hulu beberapa tahun lalu lebih baik. Padahal di masa sebelum reformasi itu, tidak ada target kerja jelas antara Kontraktor Kerja Sama (KKKS) dengan pemerintah.

"Terpaksa kita bandingkan, zaman diawasi Pertamina, katakanlah pada 1998. Work and Planning Budget itu rapatnya April 1998, disetujui Oktober. Cost recovery lebih seperti pemutihan saja, ya seneng dong KKKS," sindir Aussie.

Pada diskusi "Menata Ulang Tata Kelola Migas" di Hotel Sahid, Jakarta, awal pekan ini, JK menyebut sistem bagi hasil yang ditetapkan SKK Migas tidak lebih baik dari BKKA. Inilah salah satu sumber penurunan produksi migas, sehingga penerimaan negara berkurang.

"Sistem antara proses sharing dan cost recovery harus diperbaiki. Dulu BKKA Migas dilakukan oleh kurang dari 100 orang, tetapi produksinya naik. Sekarang, sudah dilakukan oleh 3.000 orang, malah produksinya turun," kata JK.