Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Dikritik BBM naik turun, Menteri ESDM bilang sudah memikirkan rakyat

Dikritik BBM naik turun, Menteri ESDM bilang sudah memikirkan rakyat Kenaikan BBM. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat kecewa dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak akhir pekan lalu. Itu dinilai telah melanggar kesepakatan terdahulu bahwa pemerintah hanya bakal menyesuaikan harga komoditas primer itu di awal bulan.

"Dalam rapat dahulu kami setuju bahwa evaluasi harga BBM dilakukan setiap bulan. Tidak ada perkataan apabila keadaan begini-begitu, harga BBM bisa dinaikkan lebih dari satu kali dalam satu bulan," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI Satya W. Yudha saat rapat kerja dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan Pertamina, Jakarta, Senin (30/3).

Atas dasar itu, menurutnya, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM pada 28 Maret lalu sangat mengejutkan. Terlebih lagi, penaikan harga itu tanpa disertai komunikasi pada masyarakat.

"Kesepakatan menghapus subsidi dan merealokasikannya ke sektor produktif saja sudah merupakan hal luar biasa. Sesuatu yang hanya bisa kami lakukan oleh rezim Jokowi-JK," katanya. "Namun, yang sangat mengecewakan, realokasi anggaran subsidi itu ternyata lebih banyak untuk suntikan modal BUMN."

Menteri ESDM Sudirman Said beralasan, penaikan harga di akhir Maret itu untuk menekan lompatan selisih harga BBM terlalu ekstrem. Menurutnya, kemarin, pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM sebesar Rp 1.000 per liter, sesuai usulan Pertamina.

"Namun, kami naikkan dengan besaran moderat seperti sekarang ini karena memikirkan rakyat. Ini juga tanda bahwa kami tidak menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar."

Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, di ASEAN, harga bensin di Indonesia hanya kalah malah ketimbang Malaysia dan Brunei Darussalam. Selebihnya, harga bensin di Tanah Air termasuk paling murah.

"Bahkan jika dibandingkan dengan Filipina atau negara belum berkembang seperti Kamboja dan Laos," katanya.

"Di Kamboja premium dijual Rp 17.000 per liter dan solar Rp 15.000 per liter."

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

Jelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik

DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.

Baca Selengkapnya
Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Ketua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu

Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP Resmikan Kantor Baru, Kemendagri: Semoga Semakin Efisien Menjalankan Tugas

DKPP diharapkan bisa bekerja secara lebih nyaman, melaksanakan tanggung jawab sepenuhnya,

Baca Selengkapnya
Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Cara Kementerian PUPR Menyiapkan Pemimpin Masa Depan

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya dari Kementerian PUPR meningkatkan kapasitas SDM.

Baca Selengkapnya
PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

PPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR

"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy

Baca Selengkapnya
Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Emil Dardak Tegaskan Pencalonan Gibran Tidak Terkait Putusan DKPP

Apa yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya