Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) akan masuk menjadi daerah istimewa. Nantinya, secara pengawasan akan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

"Di sana dalam diskusi kami itu tidak ada pemerintah daerah. Jadi dikelola pemerintah pusat. Artinya yang mengawasi adalah DPR RI langsung, tidak ada DPR Provinsi, tidak ada DPRD Kabupaten/Kota," ujar Suharso di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Selasa (4/2).

Dia menjelaskan, dengan tidak adanya pemerintahan daerah dan DPRD, nantinya ibu kota baru akan dipimpin oleh badan otoritas. Namun penunjukan kepala badan otoritas itu akan tetap dibahas bersama DPR.

"Jadi cara menunjuk pimpinannya dikonsultasikan ke DPR," kata dia.

Adapun tahap pembangunan awal ibu kota baru akan mulai dilakukan pada 2021. Sedangkan untuk bangunan pendukung lainnya akan dibangun 2023.

"Pelabuhan, termasuk seluruh Senayan itu mungkin dipindahkan ke sana, jadi sudah mulai bisa pelantikan di 2024 itu di ibu kota baru," tambahnya.

Status Jakarta Jadi Daerah Khusus Industri

Suharso menjelaskan, pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur tidak akan mengubah nasib Jakarta. Sebab Jakarta sendiri akan menjadi Daerah Khusus Industri.

Dalam proses pembentukan ibu kota negara baru, salah satu yang menjadi kendala adalah aturan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam pasal 18 ayat 1 menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

"Tetapi kemudian pasal 18 B ayat I dan ayat II ada pengecualiannya yang mengakui pembentukan daerah istimewa dan daerah khusus," ujar Suharso.

Di dalam pasal 18 B ayat I UUD 195 dikatakan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, maupun desa).

"Jadi daerah khusus ibu kota bisa jadi daerah yang diperbolehkan. Oleh UUD ini dibuka. Dan kita sekarang sudah punya Aceh yang merupakan Daerah Istimewa, juga ada Yogyakarta. Kemudian nanti ada Daerah Khusus Ibu Kota Negara dan mungkin juga Daerah Khusus Jakarta atau Daerah Khusus Industri Jakarta," ujar dia.