Merdeka.com - Sudah dua tahun terakhir, Ricky (26) selalu sibuk menyiapkan berkas yang diperlukan untuk bisa mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (PNS). Saat ini, dia sudah tercatat sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta. Namun, dia tetap memiliki keinginan bisa lolos menjadi seorang PNS.

"Ya sudah dua kali mencoba, tapi gagal. Rencananya kalau ada lagi masih berminat," ungkap Ricky kepada merdeka.com, Rabu (18/7) malam.

Ricky menyadari salah satu konsekuensi yang harus diterima sebagai seorang PNS adalah pendapatan yang lebih rendah dibandingkan menjadi jika berstatus sebagai karyawan swasta. Adanya jaminan hari tua dan pekerjaan yang tetap adalah salah satu alasannya mengejar karier sebagai seorang PNS. 

"Ada uang pensiunnya yang bisa diambil setiap bulan, kan jadi ada jaminan," ucapnya singkat. Dengan dukungan keluarga, tahun depan Ricky berencana kembali mencoba peruntungan dalam seleksi PNS.

Moratorium pembukaan lowongan PNS resmi berakhir tahun depan. Pemerintah langsung membuka peluang pekerjaan di jajaran pemerintah secara besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, secara umum pemerintah membuka peluang untuk 60.000 PNS termasuk profesi dokter dan perawat.

Minat untuk menjadi PNS di negeri ini masih sangat tinggi. Namun, tidak semua orang bisa dengan mudah lolos menjadi PNS. "Kami mendorong hanya masyarakat yang memiliki kompetensi saja yang menjadi PNS," ungkap Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) Eko Prasojo kepada merdeka.com.

Agar tidak dipandang kalah kelas dengan pegawai swasta, untuk menjadi seorang PNS pun dituntut memiliki kompetensi yang cukup baik. Dengan dasar untuk mendukung program reformasi birokrasi, kualitas dan kinerja PNS di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pemerintahan lainnya, perlu diperbaiki dan ditingkatkan. 

Kementerian Perdagangan contohnya. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mewajibkan pegawainya memiliki kemampuan Bahasa Inggris di atas rata-rata, atau TOEFL 600. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) Indonesia di lingkungan pemerintahan, seiring perkembangan zaman.

Sebelum memberlakukan di Kementerian Perdagangan, Gita juga menerapkan kebijakan ini untuk pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Namun, kebijakan tersebut tidak merata diterapkan bagi semua PNS. Pemerintah tidak menetapkan syarat TOEFL 600 sebagai prasyarat untuk menjadi PNS.

Terlepas dari itu, tingginya minat menjadi seorang PNS tidak berbanding lurus dengan kuota yang disediakan. Pemerintah menilai jumlah PNS yang saat ini mencapai 4,7 juta, sudah terlalu gemuk dan perlu ditekan, tapi tetap bisa menjawab kebutuhan.

"PNS alokasinya tidak besar, hanya berkisar 200.000 per tahun. Jika dibandingkan peminat PNS, alokasi ini hanya kecil," jelasnya.

Bursa tenaga kerja yang setiap tahun digelar selalu menampilkan besarnya antusiasme pencari kerja di perusahaan swasta. Pemandangan tidak berbeda jauh juga terlihat setiap pengumuman pembukaan dan tes CPNS yang selalu dipadati oleh pencari kerja yang mencoba keberuntungan bisa lolos menjadi PNS. Meski sama-sama diminati, pemerintah justru mengajak masyarakat mengubah pola pikir lama yang masih mengidam-idamkan pekerjaan sebagai seorang PNS.

Eko mengatakan, peluang bekerja di luar pemerintahan justru lebih menjanjikan. "Tenaga kerja sebaiknya tidak berbondong-bondong menjadi PNS tetapi menjadi pengusaha saja," imbuhnya.

Dalam pandangannya, masyarakat sebaiknya tidak menjadikan profesi PNS sebagai satu-satunya tempat mencari pekerjaan. Prospek dan masa depan tenaga kerja swasta juga diakui lebih baik.