Dibanding SBY, syarat keringanan pajak era Jokowi lebih longgar

Merdeka.com - Salah satu kebijakan dalam paket penyelamatan ekonomi nasional adalah fasilitas keringanan pajak atau tax allowance. Kebijakan ini untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Indonesia.

Kebijakan ini bukan hal baru, sebelumnya pernah diterapkan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bedanya, pemerintahan Jokowi-JK tidak memberikan syarat ketat seperti yang diterapkan di era SBY-Boediono.

"Kriterianya dibuat lebih longgar, tidak ketat dan terlalu detail seperti yang sebelumnya. Kita lebih menekankan bahwa kita ingin memberikan tax insentif pada perusahaan yang melakukan investasi dengan jumlah besar, yang punya orientasi ekspor, yang menggunakan tingkat kandungan lokal yang tinggi, atau juga katakan yang melakukan R and D. Intinya kita tidak terlalu rigit, terlalu detail per sektor seperti yang sebelumnya, jadi ada relaksasi," jelas Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/3).

Pemerintahan Jokowi-JK juga menjanjikan tambahan insentif pada perusahaan yang melakukan reinvestasi dari laba yang seharusnya dibagikan ke pemegang saham atau disetor ke negara (dividen). Tambahan insentif juga dijanjikan kepada perusahaan yang melakukan riset dan development. "Kalau itu dilakukan maka sekali lagi akan diberikan tambahan tax allowance," ucapnya.

Bambang Brodjonegoro menjelaskan, perusahaan yang juga berhak mendapat keringanan pajak jika berorientasi pada ekspor, minimal 30 persen dari produksinya.

Masih soal kebijakan perpajakan, lanjut Bambang, pemerintah juga menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor logistik. Semisal untuk perusahaan galangan kapal nasional.

"Yang menjadi perhatian tapi fokus kami adalah bagaimana mengurangi biaya logistik dan ini salah satunya adalah untuk galangan kapal maupun untuk peralatan yang berkaitan dengan kereta api, angkutan udara dan sejenisnya," katanya.