Di tangan BKPM, proyek infrastruktur tak laku

Reporter : Idris Rusadi Putra | Senin, 25 Februari 2013 13:13




Di tangan BKPM, proyek infrastruktur tak laku
pembangunan jalan. ©2012 Merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pada 2010, pemerintah sepakat berbagi tugas untuk menjual proyek infrastruktur yang dibiayai dengan skema pendanaan pemerintah dan swasta atau proyek KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta).

Bappenas mengambil peran sebagai back office yang mempersiapkan proyek yang akan dijual, sementara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang kala itu masih dipimpin Gita Wirjawan, menjadi front office, garda terdepan yang menawarkan proyek ke swasta.

Strategi tersebut diakui belum berjalan maksimal. Indikatornya, proyek KPS yang difasilitasi oleh BKPM belum ada yang terealisasi hingga saat ini. Hal itu diakui oleh Direktur Perencanaan dan Infrastruktur BKPM, Fritz Horas Silalahi.

Dia mengatakan, tahun lalu BKPM memfasilitasi 15 proyek infrastruktur yang terdiri dari 5 showcase project dan 10 non showcase project dengan nilai investasi mencapai Rp 100 triliun.

Fritz menyebutkan, 5 proyek yang telah showcase pada tahun lalu antara lain adalah proyek PLTU 2 X 1.000 MW Jawa Tengah, Proyek Terminal Cruise Tanah Ampo, Proyek Rel Kereta Api Bandara Soetta - Manggarai, Proyek jalan tol Medan - Kuala Namu, dan Proyek Air Minum Umbulan dengan total investasi kelimanya mencapai Rp 54,52 triliun.

Namun, hingga memasuki tahun yang baru, tidak ada satu pun proyek yang di ground breaking. Beberapa proyek diklaim sudah didapatkan pemenang tender dan tinggal dilakukan ground breaking.

"Ini ada proyek PLTU di yang investasinya Rp 33 triliun ini sudah ada pemenang dan juga ada yang akan muncul pemenang tahun ini yaitu proyek water supply Lampung dan Umbulan water supply," ucap Faritz saat konfrensi pers di Sari Kuring, Jakarta, Senin (25/2).

Dia mengakui proses untuk proyek infrastruktur memang membutuhkan waktu yang lama. Untuk proyek jalan tol harus memakan waktu dengan proses pembebasan lahan yang sangat lama.

"Memang proyek ini tidak dalam waktu cepat, kendalanya itu pembebasan lahan itu cukup lama," jelasnya.

Dia mengakui, sistem KPS belum akrab di kalangan pemangku kepentingan. "KPS ini kan baru dikembangkan, para stakeholders masih belum banyak mengetahui mekanisme pelaksanaan skema KPS sebagai instrumen pembiayaan pembangunan infrastruktur," katanya.

KPS adalah proyek pemerintah yang dikerjasamakan dengan pihak swasta yang diberikan kewenangan dalam hal pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan proyek dalam periode tertentu.

[noe]

KUMPULAN BERITA
# BKPM# Infrastruktur

JANGAN LEWATKAN BERITA
Follow tag merdeka.com akan membantu untuk mendapatkan berita yang sesuai preferensi Anda. Misal Anda suka berita Anas Urbaningrum, masukkan email dan Anda hanya akan menerima berita seputar Anas Urbaningrum.

Let's be smart, read the news in a new way.
Tutup
Kirim ke teman Kirim copy ke email saya
Kirim ke

Free Content

  • URL Blog

  • Contoh : merdeka.wordpress.com

  • Email

  • Password


saya setuju menggunakan konten merdeka.com dan mengetahui bahwa merdeka.com tidak menyimpan informasi login saya






Komentar Anda


Be Smart, Read More
Back to the top

Today #mTAG iREPORTER

LATEST UPDATE
  • Jokowi sudah kantongi nama menteri perempuan
  • Waspada klinik abal-abal, Anda bisa jadi korban malapraktik!
  • Polda Riau buang 17 gram sabu-sabu ke selokan
  • 7 Tips menghindari nyeri saat pakai sepatu hak tinggi
  • Temptation tamat, drama mana yang puncaki rating?
  • Pembunuh Lesmana awalnya ingin embat laptop
  • Jasa Marga targetkan bisnis non tol sumbang 20 persen pendapatan
  • Lippo raup laba besar dari jual mal ke Singapura
  • Napas mudah tersengal? Hati-hati, itu tanda penyakit jantung!
  • Tunangan pakai kaos kaki bolong, gadis Saudi batalkan lamaran
  • SHOW MORE