Merdeka.com - Menteri Koordinator Maritim, Luhut Panjaitan, mengatakan Indonesia dan Singapura telah saling sepakat terhadap kerangka negosiasi untuk Flight Information Region (FIR) atau kendali ruang udara. Diharapkan kesepakatan bisa dicapai dalam waktu dekat.

"Kedua negara telah melakukan kesepakatan terhadap framework pada tanggal 12 September dan pada tanggal 7 kemarin tim teknis masing-masing negara telah bertemu. Setelah puluhan tahun dari tahun 1946, sekarang ini baru terlihat progres nya. Prosesnya dirasa lama karena negosiasi harus memberikan win-win solution," ujar Menko Luhut usai mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pertemuan Tahunan Pimpinan Indonesia-Singapura (Indonesia-Singapore Annual Leader's Retreat) di Singapura, Selasa (8/10)

Menko Luhut menambahkan Presiden berpesan agar pertemuan-pertemuan untuk lebih diintensifkan demi tercapainya kesepakatan tersebut. "Kalau selama ini ada yang salah, sekarang kita sedang memperbaikinya. Jadi kalau ada yang mengaitkan nasionalisme dengan FIR ini, tidak benar. Saya tentara, jiwa nasionalisme saya tidak diragukan," tambahnya.

Menurut Menko Luhut, dari sisi sumber daya manusia dan peralatan, Indonesia sudah siap untuk mengambil alih. Pada 1993, Indonesia pernah mencoba mengambil kembali FIR pada pertemuan International Civil Aviation Organization (ICAO) di Bangkok, namun gagal karena Indonesia dianggap belum memiliki peralatan dan infrastruktur yang memadai.

Kerjasama Ekonomi

Menko Luhut mengatakan, dalam pertemuan bilateral tersebut, delegasi yang masing-masing dipimpin Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Long menyepakati untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi.

"Singapura adalah salah satu investor terbesar di Indonesia, total investasinya tahun lalu adalah USD 9,2 miliar pada 2018 dengan realisasi investasi mencapai USD 9,2 miliar, naik 8,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Wisatawan kedua negara menjadi salah satu penyumbang terbesarnya," tuturnya.

Menko Luhut mengatakan kedua negara melakukan perjanjian kerjasama di bidang ekonomi yaitu Perjanjian tentang Pertukaran Data Elektronik untuk Memfasilitasi dan Mengamankan Perdagangan, yang akan menghubungkan fasilitas satu-atap e-Customs.

Kesepakatan kedua, adalah nota Kesepahaman tentang Kerjasama Arsip antara Arsip Nasional Singapura, yang berada di bawah Dewan Perpustakaan Nasional, dan Arsip Nasional Indonesia.

PM Lee menyambut keinginan Presiden Jokowi dalam kerjasama sumber daya manusia, untuk memenuhi kebutuhan industri dan mendukung ikatan ekonomi. Menurutnya, Singapura telah melakukan pelatihan terhadap ribuan orang.

Investasi

Sebelumnya, dalam wawancara dengan beberapa media asing, Menko Luhut menjelaskan situasi Indonesia saat ini. Menko Luhut menjelaskan bahwa Indonesia sedang membuka beberapa target investasi baru."Ada beberapa sektor yang menjadi target investasi infrastruktur, seperti pelabuhan udara, pelabuhan laut, jalan juga industri. Kami juga menawarkan beberapa lokasi bagi para investor, seperti di Rempang, Batam dan Bintan. Kami menyambut baik kedatangan para investor, dengan syarat mereka harus membawa teknologi yang baik dan ramah lingkungan.Harus melakukan transfer teknologi kepada pegawai asal Indonesia, menggunakan pegawai lokal sebanyak mungkin dan harus membangun industri dari hulu ke hilir," jelasnya. Menko Luhut mengakui negara ini agak terlambat menyadari bahwa selama ini Indonesia bukan menjadi bagian dari pemain global dalam sistem rantai pasok (supply chain). "Saya optimistis Indonesia bisa menjadi bagian dari global supply chain dalam kurun waktu lima tahun. 70 persen bahan baku baterai lithium ada di Indonesia. Untuk mobil listrik, Indonesia bisa memproduksi ban sendiri karena kita kaya akan karet dan juga ada tambang timah. Kami terbuka untuk siapa saja. Apakah itu investor dari Timur Tengah, Amerika, Eropa atau China, selama anda memenuhi empat syarat itu, tidak masalah," tegasnya.Dia menambahkan sebagai produser terbesar hasil tambang, idealnya Indonesia bisa menentukan harga komoditi tersebut.Sekarang ini, menurut Menko Luhut, Indonesia tidak lagi fokus pada ekspor komoditi tapi mengolah komoditi tersebut di dalam negeri lalu di ekspor. "Masyarakat Indonesia harus bisa menikmati nilai tambah dari hasil bumi nya," katanya.