Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan G20 di Italia. Dalam pertemuan tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pandemi Covid-19 tidak menyurutkan Pemerintah dalam melakukan sejumlah reformasi struktural. Sebaliknya momentum ini dimanfaatkan untuk membangun pondasi yang kuat bagi pemulihan ekonomi.

"Pemerintah memanfaatkan momentum krisis saat ini dalam melanjutkan sejumlah reformasi struktural untuk memperkuat fondasi bagi pemulihan ekonomi," kata Menteri Sri Mulyani seperti dikutip dari laman kemenkeu.go.id, Jakarta, Jumat (15/10).

Salah satunya melalui Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 dan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) tahun ini. Menteri Sri Mulyani mengatakan di antara banyaknya tantangan global yang saat ini dihadapi, perubahan iklim menjadi salah satu yang terberat dan dapat mengancam peradaban manusia. Tidak hanya itu, perubahan iklim juga dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan stabilitas keuangan global.

Maka dari itu, Indonesia menekankan pentingnya untuk memastikan transisi hijau dalam upaya penanganan perubahan iklim. Tidak hanya adil dan teratur, tetapi juga terjangkau (A Just, Orderly and Affordable) terutama bagi negara-negara berkembang dan negara miskin.

"Bauran kebijakan harus memungkinkan negara untuk meminimalisasi konsekuensi yang timbul dari transisi hijau. Upaya penurunan emisi di sektor energi melalui transisi dari penggunaan bahan bakar fosil (fossil phased out) harus dipersiapan dan dilaksanakan secara bertahap dengan dukungan akses yang terjangkau dalam pembangunan infrastruktur," kata dia.

Tak hanya itu, penggunaan teknologi rendah karbon yang berkelanjutan juga harus bisa meminimalisasi kerugian ekonomi dan sosial. Khususnya bagi negara berkembang dan negara rentan, termasuk memitigasi risiko hukumnya.

Pendanaan menjadi salah satu tantangan besar bagi negara-negara yang memiliki komitmen untuk mengatasi perubahan iklim. Komitmen negara-negara maju sangat penting dalam mendukung pembiayaan untuk negara berkembang, dan mendorong kerja sama dengan investor publik dan swasta.

Selanjutnya

Menteri Sri Mulyani juga menyampaikan pentingnya skema yang dapat memberikan keuntungan pada instrumen hijau agar lebih banyak menarik investasi. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung agenda iklim G20.

Salah satu komitmen kuat Indonesia dalam mendukung agenda iklim ialah mengadopsi reformasi fiskal untuk mempercepat transisi hijau. Saat ini, Indonesia dalam proses menerbitkan peraturan tentang penetapan harga karbon dan mengembangkan Kerangka Kerja Fiskal Perubahan Iklim.

Di sektor keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun peta jalan Keuangan Berkelanjutan dalam dua tahap (mencakup periode 2015-2019 dan 2021-2025) sebagai panduan dalam menerapkan pembiayaan berkelanjutan dan memastikan penerapannya efektif.

Hal lain yang diangkat dalam pembahasan G20 adalah dukungan kesepakatan atas dua pilar reformasi pajak internasional. Pertama, negara pasar dari perusahaan multinasional berhak mendapatkan alokasi pemajakan atas penghasilan global perusahaan digital global atau multinasional terbesar.Kedua, pengenaan tarif pajak tersebut minimum global sebesar 15 persen.

Menteri Sri Mulyani menilai kesepakatan ini mencerminkan keberhasilan multilateralisme dalam mengatasi tantangan global. Seperti memerangi praktik base erosion profit shifting (BEPS). Selain itu, secara lebih luas, persaingan tidak sehat tarif pajak atau race to the bottom dalam perpajakan internasional.