Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo alias Jokowi sesumbar saat kepemimpinannya nanti akan memperbaiki birokrasi perizinan bagi para pengusaha. Jokowi menilai, rumitnya birokrasi menjadi penghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Banyak tamu yang mau investasi, keluhannya mirip yaitu soal pertama perizinan, ini penyakit," ujar Jokowi di Hotel Four Season, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (18/9).

Jokowi pun curhat, sistem pelayanan satu pintu atau one service yang kini ia terapkan kerap menghadapi halangan. Meski demikian, secara bertahap sistem tersebut bakal menjadi budaya birokrasi yang baik.

"Tadinya mau buat one service, tapi belum bisa sempurna. Tapi kalau itu diawasi terus, itu bisa jadi budaya kerja asal ada sistemnya. Saya tidak pintar buat program itu, nyatanya bisa, IMB (izin mendirikan bangunan) online bisa. Hanya masalah niat, mau atau tidak mau," paparnya.

Kendala lain yang dihadapi pemilik modal yakni tumpang tindihnya kebijakan di tiap kementerian yang berdiri sendiri-sendiri.

"Pernah gubernur di wilayah Kalimantan bilang ke saya, di sana sengketa sekitar 857 kasus, itu soal tambang dan perkebunan, tambang dengan rakyat, perkebunan dengan rakyat, macam-macam. Ini karena kita tidak punya policy yang jelas, semua harus pada peta yang sama. Itu bari 1 provinsi, kita ada berapa provinsi? Tidak bisa seperti ini diteruskan," ungkapnya.

Berdasarkan keluhan dari para penanam modal itulah, Jokowi berjanji akan memperbaiki sistem birokrasi dari yang tadinya dinilai rumit menjadi lebih sederhana.

"Semua memang harus dikerjakan, yang rumit disimpelkan, bukan dibalik-balik, yang harusnya mudah malah dipersulit. Kita tidak bisa lincah karena mentok pada aturan-aturan. ini menjadi PR (pekerjaan rumah) kita. Revisi juga perlu kuat di dewan (DPR). Yang punya uang digunakan untuk investasi. Kalau (masalah) yang kecil-kecil jangan ke kita, yang besar-besar baru ke kita," pungkasnya.