Di Depan Jokowi, Bahlil Banggakan Realisasi Investasi 2019 yang Lewati Target

Merdeka.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, melaporkan hasil realisasi investasi sepanjang 2019 di depan Presiden Joko Widodo. Bahlil menyebut hasil realisasi investasi sepanjang 2019 telah melebihi target yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Kami laporkan ketika kami ditunjuk dan diperintahkan untuk bantu bapak presiden dan ditugaskan di BKPM. Bahwa realisasi investasi 2019 Rp809,6 triliun, dari target Bappenas Rp792 triliun," katanya dalam acara Rakornas Investasi 2020, di Jakarta, Kamis (20/2).

Bahlil menyebut, saat melanjutkan posisi kepala BKPM sebelumnya, realisasi investasi pada Oktober kurang lebih hanya baru sekitar Rp602 triliun. Di mana, realisasi itu terbagi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 48 persen dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 52 persen.

Namun, setelah tiga bulan di bawah kendalinya, realisasi investasi berhasil tembus melewati target ditetapkan pemerintah yakni hingga Rp809,6 triliun. Peningkatan luar biasa ini menggambarkan tujuan investasi tak hanya berada di Jawa.

Kemudian pembangunan infrastruktur lima tahun kemarin pun dinilai cukup memberikan manfaat dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. "Dari investasi Rp809,6 triliun dapat serap tenaga kerja kurang lebih 1.035.000 orang," kata dia.

Bahlil Curhat BKPM Dulu Seperti Kantor Pos, Tertinggal dari Vietnam dan Thailand

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengisahkan ketika pertama kali dirinya menjabat sebagai Kepala BKPM. Dia mengaku kaget lantaran kondisi BKPM saat itu tak berbeda jauh seperti kantor pos.

Dia menyebut, fungsi BKPM kala itu tidak sekedar menjalankan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS). Namun juga berperan sebagai memberi cap ataupun stampel bagi pengusaha maupun investor.

"Dulu BKPM ini tukang cap. Kayak kantor pos, mengajukan lewat OSS habis itu dibawa rapat di departemen pajak," kata dia di Jakarta, Rabu (19/2).

Kondisi itu memang bukan seperti yang dia harapkan. Sebab, jika berkaca dengan lembaga yang mengurusi investasi di Vietnam dan Thailand kondisi BKPM sangat tertinggal.

Mengingat yang mengurusi investasi kedua negara itu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan izin, memberikan insentif fiskal, hingga membereskan masalah lahan untuk kegiatan investasi dan berusaha.

"Di Vietnam, BKPM itu datang orang itu kemudian mengajukan izin dia mampu menyelesaikan sendiri, dia minta insentif fiskal dia menyelesaikan sendiri, urusan tanah dia selesaikan sendiri. Di Indonesia tidak. Kita tidak perlu malu mengatakan kelemahan kita," kata dia.