Di depan DPR, Sri Mulyani beberkan masalah pemerintah dan JP Morgan

Merdeka.com - Hari ini, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini mengadakan rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dalam kesempatan tersebut, DPR meminta Sri Mulyani untuk menjelaskan persoalan yang terjadi antara Kemenkeu dengan JP Morgan Chase Bank.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya menginginkan kerja sama dengan JP Morgan menguntungkan kedua belah pihak. Dia menjelaskan, pemerintah ingin mendapatkan harga yang baik ketika merilis Surat Berharga Negara (SBN). Di sisi lain, JP Morgan mendapat keuntungan dari penjualan SBN tersebut.

"Kerja sama ini terutama kepada dealer utama fasilitasi saling menguntungkan agar saat mengeluarkan bond dapat tawaran paling baik dari sisi harga, yield dan maturity yang kita inginkan," ujar Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (18/1).

Menurutnya, yang menjadi permasalahan adalah ketika JP Morgan memakai sentimen pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk mempengaruhi investor yang menanamkan investasi di Indonesia. Sehingga, investor merasa pernyataan JP Morgan menjadi sebuah ketidakpastian.

"Assesmen mereka dan komunikasi terhadap klien cerminkan itu. Itu ada momen JP Morgan lakukan assesmen pada titik di mana masyarakat internasional dan domestik merasa tidak pasti karena ada pemilihan Trump," katanya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menegaskan kepercayaan investor yang diberikan oleh JP Morgan merupakan faktor yang krusial. Sebab, dengan memperoleh harga yang baik, negara dapat meminimalisir risiko yang muncul dari penerbitan SBN.

"Sehingga, kita bisa miliki profil risiko kecil, kerja sama ciptakan kepercayaan seluruh pembeli. Cermat, tak perlu tambahan biaya karena persepsi yang muncul," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan hubungan dengan JP Morgan murni hanya dalam mengatur penerbitan surat utang. Tak hanya JP Morgan, banyak lembaga keuangan lain yang menjalin kerja sama dengan pemerintah.

"Hubungan dengan JP Morgan, pemerintah tandatangan dengan berbagai pihak, konteks kita manajemen utang pemerintah. Lakukan penerbitan bonds, dalam lakukan itu kita kerja sama dengan lembaga keuangan domestik dan internasional," pungkasnya.