Merdeka.com - Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (Raker) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dihadiri langsung Menteri Susi Pudjiastuti. Dalam rapat ini, Menteri Susi memamerkan keberhasilan KKP selama tahun 2016 yakni terkait bantuan pemerintah kepada masyarakat khususnya terhadap nelayan.

"Beberapa capaian kegiatan prioritas KKP 2016 berupa bantuan pemerintah kepada masyarakat antara lain, bantuan nelayan 742 kapal, 7.012 alat tangkap, 409.000 penerima asuransi nelayan," ujar Susi saat Raker di Senayan, Jakarta, Selasa (17/1).

Kemudian, pihaknya juga telah menyerahkan 17.000 sertifikat hak atas tanah nelayan, kemudian memberikan 181.000 benih ikan untuk budidaya. 1.091 paket kebun bibit rumput laut, 410 kincir air, 100 paket percontohan mina padi, 84 paket pakan mandiri, 202 keramba jaring apung, 60 paket budidaya kerang, 39 eskavator, 159 bantuan input produksi budidaya di 15 SKPT. 710 bantuan sarplas produksi, 24 diovlog dan 234 tambahan bantuan irigasi partisipatif.

"Bantuan untuk pengola hasil pemasar ikan, 17 single coldstorage, 8 pabrik rumput laut, 6 gudang rumput laut, 4 sentra kuliner, 2 pabrik tepung dan 2 pasar terintegrasi," jelasnya.

Untuk APBN KKP yang sebesar Rp 7,53 triliun sampai 12 Januari 2017 realisasinya mencapai 85,25 persen sebesar Rp 6,42 triliun. Dirinya menjelaskan ada beberapa alasan kenapa relalisasinya hanya mencapai 85 persen hali ini salah satunya terkait e-katalog. Kemudian terkait Pengadaan kapal perikanan memerlukan yang cukup lama yakni mencapai waktu 6 bulan

"Kemudian sebagian galangan kapal mengurangi bahan baku sehingga tidak dapat memenuhi target yang ditentukan, ketiga permasalahan terjadi pada penerbitan SP3HL (Surat Pengesahan, Pengembalian, Pendapatan, Hibah Langsung) yang baru diterbitkan Kemenkeu akhir Januari 2017, keempat dirjen pengelolaan laut terdapat penundaan penggunaan pinjaman luar negeri akhirnya restrukturisasi pinjaman luar negeri," pungkasnya.