Merdeka.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) Indonesia mengubah mekanisme pelayanan proses kenaikan pangkat pegawai negeri sipil (PNS). Mulai tahun ini, BKN menerapkan sistem kenaikan pangkat secara otomatis setiap empat tahun tanpa harus melalui mekanisme pengusulan seperti yang diterapkan selama ini.

Kepala BKN, Bima Aria Wibisana mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan. Menurutnya, selama ini PNS kerap kesulitan mengurus kenaikan pangkat karena menunggu rekomendasi atasan. Selain itu, ada juga PNS yang terlambat mengusulkan sehingga harus menunggu giliran tahun berikutnya.

"Sebelum ini kalau tidak diusulkan oleh atasannya dia susah naik pangkatnya. Dia (PNS) sengit sama atasannya, orang ini tidak naik pangkat karena harus ada usulannya. Atau ada juga PNS terlambat mengusulkan," ucap Bima ketika ditemui usai pelantikan jabatan di Kantor BKN, Jakarta, Jumat (15/5).

Melihat kenyataan sulitnya PNS naik pangkat, Bima mengubah sistem kenaikan pangkat. Menurutnya aturan baru ini akan berlaku tahun ini juga. PNS kini secara otomatis akan naik pangkat setiap 4 tahun, tapi dengan catatan PNS tersebut tidak sedang menjalankan sangsi hukum.

"Kita berpikir BKN seperti ini kenapa tidak dibalik setiap 4 tahun otomatis naik pangkat. Kecuali, ada masih sangsi hukumnya. Jadi administrasinya ita permudah. Kita akan memberikan pangkat itu per tanggal sekian, jadi mohon administrasinya bisa diurus, jadi yang bersangkutan tidak dirugikan naik pangkatnya," jelasnya.

Sebelumnya, Bima mengatakan, perubahan mekanisme kenaikan pangkat dilakukan agar PNS bisa fokus bekerja. "Bagaimana mau memberikan layanan maksimal jika PNS sibuk urusi kenaikan pangkat. Sebaliknya, bagaimana mau naik pangkat jika sibuk memberikan pelayanan," kata Bima seperti dilansir situs sekretariat Kabinet di Jakarta, kamis (14/5).

Bima Aria menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi (RB) dalam bidang kepegawaian. Pegawai tidak perlu lagi dibuat sibuk mengusulkan kenaikan pangkat, karena BKN setiap empat tahun mengumpulkan daftar nama pegawai yang dianggap layak naik pangkat ke BKD.

Dengan demikian, BKN hanya menunggu konfirmasi BKD terkait kinerja dan perilaku pegawai bersangkutan. Apakah sedang menjalani hukuman displin pegawai atau tidak. Jika tidak bermasalah maka bisa segera diproses kenaikan pangkatnya. Menurut Bima, mekanisme seperti sekarang melalui usulan atasan langsung ke BKD untuk kemudian diproses sering kali merugikan pegawai bersangkutan.

"Ada kasus terlambat 6 bulan hingga setahun. Ke depan kenaikan pangkat akan otomatis. Tidak perlu lagi repot mengusulkan, apalagi mengalami keterlambatan," yakinnya.