Merdeka.com - Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mencatat utang pemerintah hingga akhir Desember 2019 menyentuh Rp4.778 triliun. Angka ini menurun dibandingkan November yang tercatat sebesar Rp4.814 triliun.

"Utang Rp4.778 triliun. Turun dari November karena ada pelunasan," katanya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantornya, Jakarta, Selasa (7/1).

Dengan total utang pemerintah yang mencapai Rp4.778 triliun maka rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 29,8 persen. Angka itu masih jauh dari batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Keuangan Negara yang memperbolehkan rasio utang hingga menyentuh 60 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun memastikan kondisi utang pemerintah masih dalam batas aman. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, Singapura hingga Jepang tercatat rasio utang terhadap PDB-nya sudah tembus di atas 50 persen

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah Malaysia sebesar 55,6 persen terhadap PDB, Filipina sebesar 38,9 persen terhadap PDB, Singapura sebesar 113,6 persen terhadap PDB.

"Rasio utang Indonesia terjaga di 30 persen. Kalau dibandingkan dengan negara lain kita masih cukup hati-hati," jelasnya.

Utang November 2019

Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah hingga akhir November 2019 mencapai Rp4.814,3 triliun. Angka ini naik sebesar Rp58,18 triliun dari bulan sebelumnya.

Utang tersebut juga meningkat sebesar Rp418,34 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp4.395,97 triliun. Namun, utang tersebut saat ini masih berada dalam batas ambang aman yaitu 30,03 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Dikutip dari buku APBN Kita Edisi November 2019, utang pemerintah terdiri dari pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Utang berasal dari pinjaman totalnya mencapai Rp770,04 triliun. Pinjaman ini terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp8,09 triliun dan pinjaman luar negeri Rp761,95 triliun.

Kemudian utang pemerintah yang berasal dari SBN mencapai Rp4.044,27 triliun. SBN ini terdiri dari denominasi Rupiah sebesar Rp2.978,74 triliun dan valas sebesar Rp1.065,53 triliun.