Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Desakan pelaku ekonomi usai Jokowi jadi presiden

Desakan pelaku ekonomi usai Jokowi jadi presiden Jokowi-JK di KPU. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Penghitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah rampung. Hasil pemungutan suara yang didapati KPU, pasangan Prabowo - Hatta mendapatkan 62.576.444 suara dan Jokowi - JK 70.997.833 suara.

KPU telah menetapkan pasangan Joko Widodo - Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Pasar dan pelaku ekonomi menyambut positif presiden terpilih.

Ada yang menyebut kedua pasangan yang terpilih sesuai dengan ekspektasi dunia usaha. Pasangan ini, bisa mengambil kebijakan yang pragmatis, sehingga beban-beban yang dihadapi perekonomian bisa dengan cepat diselesaikan. Terlebih, keduanya juga diyakini bisa memahami irama dunia usaha.

Pasangan ini juga diyakini mampu melewati tantangan di sektor perekonomian yang bakal semakin berat.

Ekonom Indonesia Economic Intelligence Sunarsip mengatakan, setelah pesta demokrasi usai, Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi dan Jusuf Kalla menghadapi tantangan lebih sulit.

Pengusaha ikut angkat bicara. Terpilihnya pasangan Jokowi - JK, dinilai pengusaha memberikan harapan anyar. "Ada hope. Ini memberikan harapan baru agar Indonesia bisa bersaing dalam globalisasi," ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat dihubungi merdeka.com, Rabu (23/7).

Sofjan mengatakan dengan terpilihnya Jokowi - JK sebagai orang nomor 1 dan 2, bisa memberikan kepastian dalam bidang perekonomian pada pengusaha. "Kita anggap legal. Ini menjadikan adanya kepastian untuk kita (pengusaha)," ujarnya.

Terlepas dari itu, muncul desakan dan usulan kepada kedua pasangan presiden dan wapres terpilih. Merdeka.com mencatat beberapa desakan yang muncul jika nanti Jokowi dan JK sudah resmi jadi orang nomor satu dan dua di republik ini. Berikut paparannya.

Perkuat 3 sektor

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan ada beberapa pekerjaan rumah buat kabinet pemerintahan Jokowi - JK. Ada tiga sektor yang sampai saat ini belum mencapai hasil maksimal. Bahkan dia masih meragukan apakah pemerintah mendatang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan krusial negeri ini agar lebih siap menghadapi pasar bebas ASEAN.

"Yang sangat diragukan itu sektor transportasi publik, ini terjadi karena keterlambatan birokrasi di kementerian yang dibawahinya, sampai saat ini juga belum tahu bagaimana menyelesaikan dan mengantisipasinya. Lalu sektor pertanian, yang minim daya saing dan sektor keuangan non bank seperti asuransi yang juga lemah," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (23/7).

Menurutnya, ketiga sektor tersebut perlu menjadi prioritas pemerintah mendatang. Jangan sampai Indonesia dipermalukan negara ASEAN lainnya jika ketiga sektor ini belum juga dibenahi.

"Pak Jokowi dan JK bisalah menyelesaikan ketiga sektor ini, soalnya ini menjadi titik lemah negara kita," jelas dia.

Bersihkan BUMN

Pengamat BUMN, Said Didu mengatakan pemerintah baru berkewajiban untuk membersihkan intervensi pada BUMN. Sebab, selama ini masyarakat mengenal BUMN ini sebagai biang keladi timbulnya korupsi.

"BUMN harus semakin dibersihkan, intervensi-intervensi selalu muncul di dalam BUMN. Ada 10 pihak yang biasanya selalu melakukan intervensi ke BUMN," ujarnya ketika dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (23/7).

Menurutnya, ke sepuluh pihak ini, menyebabkan BUMN tidak kunjung bersih. Mereka-mereka inilah juga yang menyebabkan BUMN tidak mampu bersaing dengan negara lain.

"Pertama, penguasa ini dalam artian bukan hanya pemerintahan saja. Kedua, orang-orang sekitar yang menjadi tim sukses. Ketiga, pemerintah daerah. Keempat, pesaing bisnis BUMN. Kelima, DPR. Keenam, pihak luar negeri. Ketujuh, oknum media. Kedelapan, Lembaga Swadaya Masyarakat. Kesembilan, orang-orang internal di dalam Kementerian BUMN dan terakhir orang-orang sekitar direksi-direksi BUMN," katanya.

Kabinet ahli

Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI Mardiasmo. Kabinet ahli, menurutnya, bisa mendorong transparansi pemerintahan. Termasuk hilirnya adalah laporan keuangan negara sehingga bisa menjadi acuan penegakan prinsip good governance.

"Karena itu diperlukan orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas serta kompetensi teknikal mumpuni untuk menjalankan amanat itu," kata Mardiasmo

Tokoh akuntan senior Sudarjadi pun menegaskan perlunya Jokowi membentuk kabinet ahli. Kalaupun terpaksa berkompromi dengan parpol pendukung, maka politikus yang masuk pemerintahan harus dicopot.

"Semua menteri harus bilang, my loyalty is to my country, while loyalty to my party was left behind. Paling enggak dicopot sebagai pengurus partai," kata mantan ketua BPKP ini.

Naikkan harga BBM

Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan mengatakan pemerintah mendatang sebaiknya menaikkan harga BBM bersubsidi pada 2016. Kurang tepat jika dilakukan tahun depan.

"Dalam 12-18 bulan ke depan atau tepatnya pada 2015 nanti merupakan tahun konsolidasi, lebih baik semester II 2016 untuk menaikkan harga BBM. Harga idealnya Rp 9.000 per liter," ujarnya dalam diskusi di Hotel JW Marriot, Jakarta, Rabu (23/7).

Angka tersebut, menurut dia, cukup ideal dan sudah diperhitungkan dari produksi minyak sebesar 800.000 barel per hari. "Impor dilakukan harga internasional sekitar Rp 11.500, BBM dijual Rp 6.500, jadi selisih antara harga internasional dan domestik sekitar 45 persen, selisih ini yang menjadi subsidi BBM yang dibiayai pemerintah menerbitkan SBN, SUN, utang, Tentunya dgn selisih 45 persen susah bagi pemerintah untuk menutup disaat yg bersamaan. Jadi mungkin idealnya total kenaikan 35 persen - 40 persen tapi dalam dua tahap, sekitar 20:20 persen," jelas dia.

Dalam pandangannya, pemerintah mendatang perlu mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Jika tidak dilakukan, subsidi maka akan semakin memberatkan anggaran negara sekaligus membuat defisit APBN semakin lebar.

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya

Jokowi Akhirnya Ungkap Tiga Tantangan Besar Ekonomi Indonesia 2024, Ini Detailnya

Tantangan berat ketiga berasal dari disrupsi teknologi yang memberikan tekanan besar di sektor ketenagakerjaan.

Baca Selengkapnya
Dunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo

Dunia Hadapi Perang dan Krisis Ekonomi, Jokowi: Kita Harus Eling Lan Waspodo

Jokowi menekankan pentingnya persatuan dan kerukunan antar masyarakat agar Indonesia menjadi negara maju.

Baca Selengkapnya
Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi

Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Jokowi Rajin Bagi-Bagi Bansos, Tapi Ekonomi Indoensia Diramal Hanya Tumbuh 5,04 Persen Sepanjang 2023

Proyeksi ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi 2022 yang mencapai 5,31 persen (yoy).

Baca Selengkapnya
Di Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri

Di Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri

Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.

Baca Selengkapnya
Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi Akui Banyak Pelaku Bisnis Khawatir Politik Indonesia Panas Jelang Pemilu 2024

Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu

Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Isu Pemakzulan Jokowi Jelang Pemilu Tak Produktif, Moeldoko: Kepemimpinannya Diapresiasi Masyarakat

Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Staf Ahli Wakil Presiden sebut Ketidakpastian Situasi Politik Akibat Pemilu 2024 Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Nurdin optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 berada pada kisaran 5 persen.

Baca Selengkapnya