Merdeka.com - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) terus meyakinkan masyarakat terkait penerapan nuklir sebagai salah satu sumber energi nasional. Bahkan mereka menyebut, 72 persen penduduk Indonesia sudah merestui pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Nuklir (PLTN).

Di sisi lain, Dewan Energi Nasional (DEN) justru menilai, pemerintah tidak harus memaksakan pembangunan PLTN di dalam negeri. Alasannya mulai dari risiko dan dampak yang ditimbulkan, sampai soal anggaran yang tidak murah.

Anggota DEN Rinaldy Dalimi mengungkapkan bahaya PLTN bukan terletak dari teknologi yang digunakan melainkan dari bencana alam yang suatu saat bisa memicu dampak lebih besar jika menghancurkan PLTN. Seperti yang terjadi pada PLTN Fukushima, Jepang di 2011.

"Kalau ada yang tidak fatal risikonya, kenapa kita mengambil pilihan yang fatal? Kecelakaan PLTN itu bisa menghabiskan dana separuh lebih dari APBN kita," ujar Rinaldy dalam diskusi Energi Kita yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN dan Sewatama di Restoran Bumbu Desa, Jakarta Pusat, Minggu (7/6).

Bahaya lainnya, kata dia, limbah yang dihasilkan dari PLTN yang membahayakan kelangsungan hajat hidup orang banyak. Terutama warga yang tinggal di sekitar area PLTN.

"Karena limbahnya harus dipendam terlebih dahulu selama 100 tahun baru bisa terurai dengan baik," paparnya.

Dia sekaligus menegaskan bahaya yang mengintai dari proyek PLTN. "Kalau ada yang bilang murah itu tidak tepat. PLTN itu berbahaya, kalau tidak berbahaya ketika meledak, orang boleh mendekat, semakin orang tahu bahaya PLTN, semakin banyak orang yang menolak," tegasnya.