Defisit Rp 245 T, DPR-pemerintah ngaku bantu Jokowi
Merdeka.com - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah hari ini, Senin (22/9), menyepakati draf panitia kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Usulan beleid akan disahkan Rapat Paripurna ini mengumumkan defisit anggaran tahun depan sebesar Rp 249,7 triliun, atau 2,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
Alokasi dana sosial seandainya ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak telah disisakan Rp 5 triliun. Tersedia pula sisa dana bila Presiden Terpilih Joko Widodo hendak menggelar program pendidikan, yakni Kartu Indonesia Pintar, sebesar Rp 3,2 triliun.
Keputusan ini dicapai antara DPR dan pemerintah setelah lobi tertutup selama tiga jam. Rapat panja terakhir diskors pada 17.30 WIB. Pembahasan panja dan pengesahan RAPBN 2015 dimulai kembali pada 20.40 WIB.
Ketua Banggar Ahmadi Noor Supit menyatakan, pihaknya bersama pemerintah berniat membantu meringankan beban Jokowi. Tidak cuma menganggarkan ruang untuk bantuan langsung tunai, subsidi BBM tahun depan juga sudah dikurangi Rp 4,6 triliun. Ini perubahan lebih radikal dari tawaran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sifatnya hanya baseline. "Walaupun baseline semangat kita dalam memberi sesuatu anggaran yang lebih baik kepada pemerintahan baru sudah dilakukan," ujarnya selepas rapat.
Total belanja pemerintah tahun depan dipatok Rp 2.017 triliun. Ini terdiri atas belanja kementerian/lembaga Rp 601 triliun, belanja non-K/L Rp 769,5 triliun, dan dana transfer daerah Rp 647 triliun. Itu masih ditambah Pembiayaan dalam negeri Rp 297,6 triliun, serta pembiayaan luar negeri Rp 23,8 triliun.
Sedangkan dari sisi penerimaan negara, tahun depan kas negara diperkirakan terisi Rp 1.793,6 triliun. Ini dari pajak Rp 1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp 410 triliun, serta hibah Rp 3,3 triliun.
Untuk efisiensi, Kementerian Keuangan sudah melakukan simulasi adanya belanja optimalisasi Rp 15,5 triliun, pengurangan SBN Neto dengan defisit Rp 27,9 triliun, serta pembayaran bunga utang Rp 1,8 triliun. "Tak cuma mengurangi subsidi BBM, postur ini termasuk meningkatkan pengurangan biaya utang. Ini sangat positif, memberi ruang (fiskal) bagi pemerintahan yang akan datang," kata Ahmadi.Menteri Keuangan Chatib Basri yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan postur RAPBN 2015 hasil rapat bersama panja DPR memang berubah. Tujuannya juga untuk membantu agar Jokowi memiliki pondasi perekonomian lebih kokoh. Ini mengingat potensi pelarian modal asing pada semester II tahun depan. "Kita tahu ada kemungkinan normalisasi kebijakan moneter di Amerika Serikat, langkah ini membantu pembiayaan akan lebih ringan."Rancangan versi panitia kerja Banggar ini masih bisa berubah, sampai nanti disahkan kembali di Paripurna. Dalam rapat tersebut, turut hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S. Alisjahbana, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara, serta Kepala Badan Kebijakan Fiskal Andien Hadiyanto.
(mdk/arr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaJokowi Serahkan Bantuan Pangan di Maros
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi: Data Penerima Bantuan Pangan Bulog Ditambah 8 Persen
Presiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaTambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaSubsidi Angkutan Barang Perintis Naik Jadi Rp22 Miliar di 2024
Layanan ini sangat memiliki dampak yang positif karena adanya angkutan yang menjangkau daerah terdepan, terpencil, terluar dan perbatasan.
Baca Selengkapnya